APBD Perubahan Makassar Tidak Wajib, APBD Pokok 2020 Tetap Dipakai

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ngobrol Politik (Ngopi) seri ke-13 Tribun Timur mengangkat tema DPRD Kota dan Penolakan Ranperda APBD Perubahan, yang disiarkan langsung di Youtube dan akun Facebook Tribun Timur Berita Online, Senin (12/10/2020).

Hadir sebagai narasumber, Juru Bicara Badan Anggaran (Jubir Banggar) DPRD Kota Makassar, Mario David. Ngopi dipandu Reporter Tribun Timur, Abdul Azis.

Mario mengatakan, Bila Banggar DPRD Makassar menolak pembahasan APBD Perubahan, maka Pemkot Makassar tetap menggunakan APBD Pokok kembali.

"Yah tetap mengacu pada APBD Pokok 2020 yang kita sahkan pada 30 November 2019 lalu. Dengan APBD Rp 4,7 triliun, dimana PAD Rp 1,7 triliun," katanya.

Menurutnya, pembahasan APBD Perubahan tidak wajib.

"Wajib jikalau ada perubahan anggaran pendapatan, atau terjadi kenaikan pendapatan," kata Legislator Fraksi Nasdem itu.

Namun Banggar tetap mencarikan solusi.

"Ada info teman, bahwa Pemkot akan merilis SK Parsial 6. Saya bilang tunggu dulu, parsial 4 dan parsial 5 bermasalah loh. Kita bicara baik-baik dengan TAPD. Namun mereka ngotot, nah ada apa?" katanya.

"Nah antara fraksi kita telponan. Ada yang tidak beres dengan hal itu. Kita kan punya hak istrimewa (Pembentukan Pansus). Nah berkembanglah itu," jelasnya.

Pemkot terkesan memaksakan kehendak, perlu diselidiki. Apa yang terjadi di internal Pemkot, apakah tetap harmonis dan kompak?

"Kami hanya mau mengugah hati nurani manusia. Bijaksana untuk mendahulukan seluruh program jangka pendek, menyelamatkan perut lapar, ibu-ibu mengirit, bapak tak bekerja. Mereka ujungnya bertengkar," katanya.

"Mereka berharap Pemkot-DPRD lepaskan ego sektoral, kita perbaiki, cari jalan keluar untuk kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat," jelasnya.