Akademisi IAIN Bone: Undang Undang Cipta Kerja Mengebiri Hak Buruh

Dari awal RUU ini telah mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan, baik dari akademisi maupun buruh.

Penulis: Kaswadi Anwar | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/KASWADI
Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Irfan Amir 

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada Senin (5/10/2020).

Akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Irfan Amir menilai pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang oleh DPR dan Pemerintah merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah rakyat.

Dari awal RUU ini telah mendapat banyak penolakan dari berbagai kalangan, baik dari akademisi maupun buruh.

"Undang-undang ini terlihat mewakili kepentingan pemilik modal dari pada perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan buruh," katanya Kamis (8/10/2020).

Pembahasan Undang Undang Cipta Kerja, kata dia terbilang cepat dan terkesan tertutup. Bahkan, partisipasi publik pun sangat minim.

Menurutnya, beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengebiri hak-hak buruh.
Misal, ketentuan mengenai hak istirahat mingguan.

"Skema 5 hari kerja dengan waktu istirahat 2 hari dalam seminggu sudah tidak ada lagi.
Ketentuan baru hanya mengatur waktu istirahat mingguan hanya 1 hari hari dengan skema 6 hari kerja dalam seminggu," tuturnya

Selain itu, diduga aturan terbaru menghilangkan juga uang pengganti yang harusnya diterima buruh ketika terjadi pemutusan hubungan kerja.

"Nilai maksimal pesangon yang dapat diterima buruh mengalami penurunan dari 32 kali upah menjadi hanya 25 kali upah," tambahnya.

Irfan sangat menyayangkan sikap DPR dan Pemerintah yang terkesan buru-buru mengesahkan RUU Omnibus Law, apa lagi di situasi pandemi Covid-19.

Ia menyatakan pengesahan undang-undang ini memunculkan gelombang aksi demonstrasi dalam jumlah besar dari buruh dan mahasiswa. Sehingga tidak ada lagi yang mengindahkan protokol kesehatan.

"Ini berpotensi membuka klaster baru penyebaran Covid-19. Dengan demikian, maka usaha pemerintah dalam mengatasi pandemi ini terbilang sia-sia," ujarnya Irfan.

Dia memprediksi gejolak penolakan akan menurun seiring berjalannya waktu. Ke depan, perlawanan terhadap undang-undang ini akan ditempuh melalui jalur Mahkamah Konstitusi.

"Ke depan perlawanan akan dilakukan melalui judical review ke Mahkamah Konstitusi," pungkasnya.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved