UU Cipta Kerja Disahkan, Bos Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Sebut Masyarakat Tak Dikhianati

Pengesahan RUU yang dilakukan DPR kemarin dianggap menjadi puncak pengkhianatan negara terhadap kehendak rakyat.

Namun, Mantan Waketum Partai Gerindra itu menjelaskan, UU apapun yang disahkan oleh DPR RI mempunyai tujuan yang baik bagi negara dan masyarakat.

"Dan yang pasti proses legalisasi RUU Omnibus law sudah melalui jalan konstitusi dan sudah diberikan waktu yang cukup panjang bagi kelompok untuk bisa memberikan masukan terhadap RUU Omnibus law," ucap dia.

*Bila Tidak Puas, Batalkan UU Ciptaker Lewat MK*

Arief Poyuono memastikan pengesahan UU Ciptaker sudah melewati tahap-tahap konstitusional yang tepat dan uji akademis.

Sehingga bisa dipastikan bahwa UU Ciptaker tidak bersinggungan ataupun bersebrangan dengan amanat UUD 1945.

Lebih lanjut, Arief Poyuono menyarankan agar mereka yang tidak puas berupaya membatalkan pengesahan draf UU Ciptaker melalui mekanisme Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kelompok yang tidak puas dengan UU Omnibus law Ciptaker ada jalan konstitusi melalui MK untuk membatalkan isi dari UU Omnibus law Ciptaker, kalau memang ada hak konstitusi masyarakat yang dilanggar," jelas dia.

Arief Poyuono mengimbau agar semua masyarakat menghormati putusan Pemerintah dan DPR terkait pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurutnya, banyak juga UU yang saat penyusunannya ditolak dan dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara saat pemerintahan sebelum Jokowi.

"Tapi toh akhirnya diterima dan jika ada yang melanggar konstitusi dilakukan Judicial review di MK," kata dia.

"Jadi engga perlu LSM ataupun kelompok masyarakat dan Parpol yang menolak UU Omnibus Law melakukan provokasi pada masyarakat. Ajarkan masyarakat untuk bernegara dan berdemokrasi sesuai konstitusi saja," pungkas dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Sebut UU Cipta Kerja Bertujuan Baik, Arief Poyuono: Kewajiban Pemerintah Pastikan Rakyat Sejahtera,