Breaking News:

Demo UU Cipta Kerja

Tolak UU Cipta Kerja, Puluhan Massa Tutup Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Padoang Doangang

Mereka mendesak agar presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja dan mengeluarkan Perpu Pembatalan Omnibus Law.

TRIBUN-TIMUR.COM/AM IKHSAN
Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII) Cabang Pangkep melakukan aksi di perempatan Taman Musafir, Jl Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Padoang-Doangang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2020). 

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Puluhan massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonsia (PMII) Cabang Pangkep, melakukan aksi di perempatan Taman Musafir, Jl Poros Trans Sulawesi, Kelurahan Padoang Doangang, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2020).

Dalam orasinya, Kordinator Lapangan (Korlap) Aksi, Dandi Aditya menegaskan, bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Menurutnya UU Cipta Kerja tidak pro terhadap rakyat kecil.

Sehingga mereka mendesak agar presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja dan mengeluarkan Perpu Pembatalan Omnibus Law.

"Kami juga mendesak agar DPRD Kabupaten Pangkep menolak OmnibusLaw, sebagai bentuk keberpihakan terhadap rakyat, dan pemerintah membuka ruang partisipasiuntuk masyarakat, dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan," tuturnya.

Kemacetanpun tidak bisa dihindari, baik itu dari arah Maros-Pangkep, maupun Barru-Pangkep.

Sehingga Polres Maros menurunkan sekitar 90 personel untuk melakukan pengamanan.

"Kurang lebih kami menurunkan kurang lebih 90 personil untuk melakukan pengamanan," kata Kabag Ops Polres Pangkep, Kompol M Zakir.

Ia pun berharap agar aksi bisa berjalan damai dan tidak ada kericuhan.

"Intinya aksi ini tetap berjalan baik dan tidak terjadi kericuhan," tutupnya.

Selanjutnya massa aksi beralih menuju Gedung DPRD Pangkep untuk melanjutkan aksinya.

Sekadar diketahui, pada 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja, yang dihimpun kedalam Omnibus Law, yang mengakibatkan sejumlah penolakan di beberapa daerah di Indonesia.(*)

Laporan Tribunpangkep.com, AM Ikhsan

Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved