Breaking News:

Tribun Soppeng

Tiga Petani Soppeng Tebang Jati Sendiri Disidang, Saksi: Belum Ada Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Ketiga saksi membenarkan jika belum pernah dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait batas-batas kawasan hutan.

YLBHI-LBH Makassar
Suasana persidangan tiga petani asal Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa (6/10/2020). 

TRIBUNSOPPENG.COM, WATANSOPPENG - Sidang lanjutan tiga petani asal Ale Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng digelar di Pengadilan Negeri Watansoppeng, Selasa (6/10/2020) kemarin.

Ketiganya adalah Natu bin Takka, Ario Permadi bun Natu dan Sabang bin Beduu, yang masih satu keluarga.

Sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ada tiga orang saksi yang diperiksa, yakni ketua RT di Lingkungan Sewo dan dua dua polisi hutan.

Pendamping hukum ketiga terdakwa dari YLBHI-LBH Makassar, Muhammad Ridwan, Rabu (7/10/2020) yang dikonfirmasi menyebutkan, ketiga saksi membenarkan jika belum pernah dilakukan sosialisasi ke masyarakat terkait batas-batas kawasan hutan.

"Kami berkesimpulan bahwa ketiga terdakwa tidak bisa dipidana karena tujuan penebangan bukan untuk kepentingan komersil dan mereka sudah turun temurun tinggal di lokasi tersebut," katanya.

Menurutnya, kliennya mengakui bahwa mereka tidak tahu kalau kebunnya masuk kawasan. Ditambah setiap tahunnya mereka membayar pajak, hal ini membuat mereka yakin bahwa kebun mereka bukan bagian dari kawasan.

"Kami dari kuasa hukum termasuk majelis hakim berharap ada sosialisasi kepada masyarakat, terutama batas-batas hutan agar tidak terjadi kasus kriminalisasi. Lebih dari itu, Polhut selain memiliki fungsi refresif, mereka jga punya fungsi pencegahan. Jadi, harus ada solusi dari masalah ini agar kriminalisasi tidak terus terjadi," katanya.

Terpisah, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muhammad Hendra Setia menyebutkan, terlalu dini jika harus mengambil kesimpulan sekaitan kasus itu.

"Nanti kita lihat ya fakta persidangan, karena ini kasus sudah masuk pembuktian di persidangan nanti kita sama-sama buktikan berdasarkan alat bukti yang nanti masing-masing diajukan baik penuntut umum maupun dari penasihat hukum terdakwa," katanya.

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Soppeng itu menambahkan, adalah hak penasehat hukum terdakwa untuk membantah tuntutan yang diajukan.

"Hak penasihat hukum mengatakan seperti itu karena tugasnya membela para terdakwa tapi pada intinya mari sama sama kita hargai proses persidangan," katanya.

Pada sidang tersebut, puluhan petani setempat memadati area Kantor Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memberikan dukungan moril kepada para terdakwa.

Diketahui, ketiga terdakwa dituding menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat berwenang, sebagaimana ketentuan dalam pasal 82 ayat 1 dan 2 junto pasal 12 huruf B Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan (UU P3H).(*)

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved