SUMUR UANG Puan Maharani Ketua DPR RI yang Ketok Palu Sah Omnibus Law RUU Cipta Kerja

SUMUR UANG Puan Maharani Ketua DPR RI yang Ketok Palu Sah Omnibus Law RUU Cipta Kerja

TRIBUN-TIMUR.COM - Beberapa waktu terakhir masyarakat dihebohkan dengan pernyataan Puan Maharani, anak Megawati Soekarnoputri soal Minangkabau. 

Pernyataan cucu Presiden Soekarno itu diartikan menyebut masyarakat Minang tidak pancasilais. 

Terlepas dari polemik itu, yuk intip kekayaan sang Ketua DPR RI ini.

Siapa sangka inilah sumber uangnya.

Pantas Kaya Raya dan tak habis-habis. 

Bukan kali pertama dirinya menjadi sorotan.

Sejak awal kariernya memang wanita ini sering menjadi sorotan. 

Wanita dengan nama lengkap Puan Maharani Nakshatra Kusyala Dewi ini memang lahir dari keluarga politikus.

Ayahnya adalah Ketua MPR, sementara kakek dan ibunya merupakan mantan Presiden RI.

Sebagai trah Presiden Soekarno, Puan juga seringkali digadang-gadang sebagai calon presiden.

Puan pun memilih bergelut dengan politik mengikuti jejak ibunya, Megawati Soekarnoputri.

Karier politiknya dirintis dengan menjadi anggota KNPI, lalu menjadi kader PDI-P, hingga kemudian melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014.

Dia dilantik menjadi anggota dewan di usia 36 tahun.

Kariernya sebagai politikus mulai menanjak sejak menjadi Ketua Fraksi PDIP di DPR menggantikan seniorya Tjahjo Kumolo.

Pada 2 pemilu berikutnya, Puan terpilih kembali menjadi anggota DPR.

Kini, Puan didapuk sebagai Ketua DPR RI periode 2019-2024 atau jadi ketua parlemen wanita pertama sepanjang sejarah Indonesia.

Harta Kekayaan Puan Maharani

Dikutip dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Puan terakhir kali melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2018.

Artinya, tahun lalu, Puan tidak melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Total harta yang dilaporkannya saat itu yakni sebesar Rp 367,79 miliar atau tepatnya Rp 363.790.695.900.

Kekayaannya tersebut meningkat pesat sejak beberapa tahun belakangan.

Di LHKPN tahun 2014 atau saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kabinet Kerja 2014-2019, kekayaannya tercatat sebesar Rp 162,56 miliar.

Pada tahun 2017, hartanya mengalami kenaikan cukup pesat.

Di LHKPN yang dilaporkan pada 31 Desember 2017, total kekayaannya mencapai Rp 302,77 miliar.

Dari keseluruhan harta kekayaan yang dilaporkan terakhir pada Desember 2018 sebesar Rp 363,79 miliar, aset terbesarnya berasal dari surat berharga yang nilainya mencapai Rp 208,539 miliar.

Sumber kekayaan terbesar selanjutnya disumbang dari kepemilikan tanah dan bangunan mencapai nilai taksirannya sebesar Rp 148,86 miliar.

Puan yang kini berusia 47 tahun ini total memiliki 74 bidang tanah dan bangunan.

Seluruh tanah dan bangunan tersebut dilaporkan di LHKPN sebagai hasil sendiri alias bukan berasal dari warisan atau hibah.

Sebagian besar aset propertinya tersebut berada di Provinsi Bali yang tersebar di Tabanan, Denpasar, Klungkung, Badung, dan Gianyar.

Sebagian properti lainnya berada di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, dan Depok.

Untuk alat transportasi dan mesin, Puan memiliki 7 mobil dan 3 motor.

Kendaraan termewahnya yaitu Toyota Land Cruiser Jeep tahun 2008 dengan taksiran Rp 400 juta.

Mobil lainnya yang dimiliki Puan antara lain VW Beetle Sedan tahun 2000 senilai Rp 200 juta, VW Karman Ghia 1961 seharga Rp 65 juta, Daihatsu Taruna tahun 2020 senilai Rp 130 juta, dan 3 mobil Mercedes Benz yang masing-masing bernilai Rp 150 juta.

Puan juga memiliki 3 unit motor Harley Davidson tahun produksi 2002-2003 yang masing-masing harganya Rp 85 juta, Rp 80 juta, dan Rp 120 juta.

Harta bergerak lain yang dilaporkan Puan di LHKPN adalah harta bergerak lain yang nilainya sebesar Rp 5 miliar serta aset berupa kas setara kas yang nilainya Rp 49,55 miliar.

Dalam laporan LHKPN terakhirnya, Puan juga diketahui memiliki utang sebesar Rp 49,7 miliar.

Najwa Dilapor ke Polisi

Siapakah politisi lintas partai yang duduk di pimpinan dan anggota Baleg DPR?

Seperti diketahui, DPR RI mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Dalam rapat paripurna yang digelar DPR RI, Senin 5 Oktober 2020, cuma dua fraksi yang kabarnya menolak UU Cipta Kerja yakni Fraksi PKS dan Demokrat.

Namun jauh sebelum disahkan di sidang paripurna, RUU Cipta Kerja melalui proses panjang di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Di Baleg DPR, seluruh proses pembuatan RUU disusun, dibahas lalu diajukan untuk disahkan di Rapat Paripurna DPR.

Umumnya, rapat paripurna DPR tinggal mengetok palu mengesahkan RUU yang disodorkan Baleg DPR.

Baleg DPR RI pun menjadi ujung tombak dari pembuatan Undang Undang.

Berikut daftar nama-nama Anggota Baleg DPR RI yang setuju UU Cipta Kerja seperti dikutip dari situs dpr.go.id:

A. Pimpinan Baleg DPR

1. Supratman Andi Atgas (Ketua Baleg DPR)

Lahir di Soppeng, provinsi Sulawesi Selatan pada 28 September 1969, Suratman adalah politisi dari Partai Gerindra.

Supratman Andi Agtas berhasil melenggang ke Senayan, mewakili Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah.

Supratman diangkat menjadi Ketua Badan Legislasi DPR RI pada 12 Januari 2016 menggantikan posisi Sareh Wiyono.

Supratman Andi Agtas berhasil meraih gelar doktor dari Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), pada Kamis (18/8/2016).

2. Willy Aditya (Wakil Ketua Baleg).

Willy Aditya lahir di Solok, Sumatra Barat, 12 April 1978 seorang intelektual dan politisi muda Indonesia.

Ia termasuk salah seorang deklarator Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat yang dideklarasikan pada tanggal 1 Februari 2010.

Setelah berdirinya Partai NasDem, dia dipercaya menjadi ketua umum pada salah satu organisasi sayap partai, yaitu Liga Mahasiswa NasDem (LMN).

Dalam Pemilu 2019 ini, ia juga dipercaya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Jawa Timur.

3. Ibnu Multazam

Politikus PKB ini meniti karir politik dari bawah sebagai Sekretaris DPC PKB Ponorogo selama 1998 - 2002.

Lalu menjabat Ketua DPC PKB Ponorogo dan sempat dipercaya sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB PKB Jawa Timur untuk periode 2006 - 2011.

Dia teprilih jadi anggota DPR dari PKB daerah pemilihan Jawa Timur.

4. Achmad Baidowi

Dia politikus PPP.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, Baidowi seorang wartawan media nasional.

Ketertarikan di politik dimulai saat terlibat dalam kampanye Partai Persatuan Pembangunan pada Pemilu 1997 dan Pemilu 1999.

Pada Pemilu 2004 menjadi pemantau pemilu dari Forum Rektor di Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Mulai aktif di struktur partai politik ketika dipercaya sebagai Ketua Departemen Hubungan Media DPP PPP (2011-2016) dan Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (2016-2021).

B. Daftar Anggota Baleg DPR (Nama, partai dan daerah pemilihan).

Mayjen TNI. Mar, (Purn) STURMAN PANJAITAN, S.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
KEPULAUAN RIAU

MASINTON PASARIBU, SH
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DKI JAKARTA II

VITA ERVINA,S.E.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TENGAH VI

DARMADI DURIANTO
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DKI JAKARTA III

SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA BARAT VIII

I KETUT KARIYASA ADNYANA, S.P.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BALI

Ir. ANDREAS EDDY SUSETYO, MM
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TIMUR V

PUTRA NABABAN
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DKI JAKARTA I

MY ESTI WIJAYATI
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
D.I. YOGYAKARTA

ICHSAN SOELISTIO
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BANTEN II

SONDANG TIAR DEBORA TAMPUBOLON
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
DKI JAKARTA I

PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TENGAH X

H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TIMUR VI

RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUMATERA SELATAN I

NURUL ARIFIN
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA BARAT I

DRS. H.M. GANDUNG PARDIMAN, M.M.
Fraksi Partai Golongan Karya
D.I. YOGYAKARTA

ZULFIKAR ARSE SADIKIN, S.IP., M.Si.
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA TIMUR III

CHRISTINA ARYANI, S.E., S.H., M.H.
Fraksi Partai Golongan Karya
DKI JAKARTA II

TRIFENA M. TINAL, B.Sc.
Fraksi Partai Golongan Karya
PAPUA

Dra. Hj. HAENY RELAWATI R.W., M.Si.
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA TIMUR IX

FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA TENGAH III

FERDIANSYAH, S.E., M.M.
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA BARAT XI

H. JOHN KENEDY AZIS, SH.
Fraksi Partai Golongan Karya
SUMATERA BARAT II

SUPRIANSA, S.H., M.H.
Fraksi Partai Golongan Karya
SULAWESI SELATAN II

M. SARMUJI, SE., M.Si.
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA TIMUR VI

LAMHOT SINAGA
Fraksi Partai Golongan Karya
SUMATERA UTARA II

HERI GUNAWAN, SE
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA BARAT IV

HENDRIK LEWERISSA, S.H., LL.M.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
MALUKU

H. RAHMAT MUHAJIRIN, S.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA TIMUR I

ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, SH, M.Hum
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
SUMATERA UTARA I

DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M. Sc
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA BARAT I

Ir. SUMAIL ABDULLAH
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA TIMUR III

IIS EDHY PRABOWO, S.Hum., M.M.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA BARAT II

YAN PERMENAS MANDENAS, S.Sos., M.Si.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
PAPUA

Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, MM
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA TENGAH VII

OBON TABRONI
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA BARAT VII

H. SULAEMAN L. HAMZAH
Fraksi Partai NasDem
PAPUA

SAAN MUSTOPA, M.Si.
Fraksi Partai NasDem
JAWA BARAT VII

ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H.
Fraksi Partai NasDem
KALIMANTAN TENGAH

AMINUROKHMAN, S.E., M.M.
Fraksi Partai NasDem
JAWA TIMUR II

Drg. Hj. HASNAH SYAMS, MARS.
Fraksi Partai NasDem
SULAWESI SELATAN II

MUHAMMAD FARHAN
Fraksi Partai NasDem
JAWA BARAT I

Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
JAWA TENGAH V

ELA SITI NURYAMAH, S.Sos.I.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
LAMPUNG II

NENG EEM MARHAMAH ZULFA HIZ., M.M.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
JAWA BARAT III

ABDUL WAHID, S.Pd.I.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
RIAU II

DR. H. AL MUZZAMMIL YUSUF, M.Si.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
LAMPUNG I

Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DKI JAKARTA I

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DKI JAKARTA III Anggota

KH. BUKHORI, L.C., M.A.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
JAWA TENGAH I

AMIN AK, M.M.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
JAWA TIMUR IV

DR. H. MULYANTO, M.Eng.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
BANTEN III

Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
JAWA BARAT I

H. YANDRI SUSANTO, S.Pt
Fraksi Partai Amanat Nasional
BANTEN II

Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.
Fraksi Partai Amanat Nasional
SUMATERA BARAT II

Dr.M. ALI TAHER, SH., M.HUM
Fraksi Partai Amanat Nasional
BANTEN III

H. NASRIL BAHAR, S.E.
Fraksi Partai Amanat Nasional
SUMATERA UTARA III

DESY RATNASARI, M.Si, M.Psi
Fraksi Partai Amanat Nasional
JAWA BARAT IV

Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.
Fraksi Partai Amanat Nasional
JAWA TIMUR X

Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
RIAU I

Hj. ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL, S.E.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
NANGGROE ACEH DARUSSALAM I

TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLM.
Fraksi Partai NasDem

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penasaran Berapa Kekayaan Ketua DPR Puan Maharani?"