Breaking News:

PHRI Sulsel: Omnibus Law untuk Kepentingan Jangka Panjang

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya sempat membacakan laporan dari Ketua Panja Pembahasan

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/SUKMAWATI
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I yang digelar DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10) menghasilkan kesepakatan bahwa Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna.

Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker yakni Fraksi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Willy Aditya sempat membacakan laporan dari Ketua Panja Pembahasan RUU Ciptaker, Supratman Andi Agtas.

"Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan Undang-undang, Panja berpendapat bahwa RUU Cipta Kerja dapat dilanjutkan pembahasannya dalam pembicaraan tingkat dua yakni pengambilan keputusan agar RUU Cipta Kerja ditetapkan sebagai Undang-undang," ujar Willy, Sabtu (3/10/2020).

Terpisah, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sulsel, Anggiat Sinaga menyampaikan, Omnibus Law sarat untuk kepentingan jangka panjang dan utamanya semakin bergeraknya investasi yang akan masuk di indonesia.

"Jika investasi masuk maka pastinya, memberi lapangan kerja yang terbuka dan ini akan membuat masyarakat lebih banyak sejahtera," katanya, Minggu (4/10/2020).

CEO Phinisi Hospitality ini menyampaikan, kalau masyarakat sejahtera maka angka kriminal makin menurun dan wisata akan lebih bergairah.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved