Breaking News:

Bupati Luwu Minta Kepala Desa dan BPD Tingkatkan Sinergitas

Basmin meminta anggota BPD yang dilantik agar memegang teguh sumpah janji yang diucapkan.

Penulis: Chalik Mawardi | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/CHALIK
Bupati Luwu, Basmin Mattayang melantik 68 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2026 dari 12 desa, Senin (28/9/2020). 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA UTARA - Bupati Luwu, Basmin Mattayang melantik 68 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2020-2026 dari 12 desa, Senin (28/9/2020).

Pelantikan dilakukan di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara.

Anggota BPD dilantik berasal dari Desa Walenrang, Desa Samulang, Desa Buntu Babang, Desa Bonelemo, Desa Bonelemo Utara, Desa To’lemo, Desa Tede, Desa Buntu Kamiri, Desa Tumale, Desa Papakaju, Desa Bonglo, dan Desa Langkidi.

Basmin meminta anggota BPD yang dilantik agar memegang teguh sumpah janji yang diucapkan.

“Anggota BPD yang baru saja dilantik, salah satu tugasnya adalah mengamankan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sumpah yang saudara ucapkan harus ditanam di dalam hati pada setiap individu dan diterapkan di setiap aktivitas sosial masyarakat," kata Basmin.

Dalam melaksanakan tugas, anggota BPD diminta agar senantiasi meningkatkan sinergitas dengan kepala desa masing-masing.

"Sama halnya DPRD di tingkat kabupaten, anggota BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Sehingga diperlukan sinergitas antara anggota BPD dengan kepala desa," lanjut Basmin.

Menurutnya, anggota BPD harus mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya.

Begitupun sebaliknya, pemerintah desa harus mampu menempatkan posisi anggota BPD sesuai fungsinya dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tenaga, fikiran, dan lain-lain dalam melaksanakan setiap tugas pemerintahan desa yang bersentuhan dengan masyarakat.

Karena BPD juga memiliki fungsi sebagai alat perekat di tengah-tengah masyarakat.

"Kepala desa dan BPD harus saling merangkul terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Jika ada perselisihan, ada konflik atau beda pendapat sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan dan melalui pendekatan persuasif," katanya.

"Hilangkan sifat arogan dan otoriter, tetapi utamakan kolektifitas setiap melahirkan keputusan di desa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," pintanya.

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved