Breaking News:

Ngopi Tribun Timur

Bawaslu Sulsel: Pengawas Pilkada Serentak 2020 Tak Boleh Kendor di Tengah Covid-19

Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf rutin melakukan rapid test.

Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUN-TIMUR.COM/ABDUL AZIS
Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulsel Azry Yusuf 

Laporan Wartawan tribun-timur.com, Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Koordinator Divisi Penindakan, Pelanggaran Bawaslu Sulawesi Selatan, Azry Yusuf rutin melakukan rapid test di tengah pandemi Covid-19.

"Kami rutin rapid, tapi kalau swab belum sih, kemarin rakor dengan 12 kabupaten/kota termasuk dari Kejaksaan dan Kepolisian itu ikut rapid. Terakhir, rakor kemarin semuanya rapid dulu baru masuk ruangan," kata Azry, Senin (28/9/2020).

Azry dalam diskusi virtual bertema Kampanye Sehat atau Dibubarkan bersama wartawan Politik Tribun Timur Muhammad Fadly menambahkan sejauh ini penyelenggara pemilu dalam hal bawaslu baik-baik saja.

"Alhamdulillah, sejauh ini kami aman-aman dan kami sudah siapkan jika ada (Covid-19). Saya sudah empat, lima kali yah (Rapid). Bahkan minggu lalu," katanya.

Terkait kesibukan dirinya sebagai divisi penindakan dan pelanggaran Bawaslu Sulsel, Azry mengaku sama saja dengan tugas dia ketika Pilgub Sulsel.

"Jadi sama saja ketika kami menyelenggarakan Pilgub dan Pilkada. Rasa-rasanya dari aspek persiapan sumber daya manusia, persiapan teknis, bagaimana mengawal integritas penyelenggara di kabupaten/kota sama saja, tidak boleh kendor," katanya.

"Persoalan Covid-19 tentu kami harus mampu transformasi, baik teknis di lapangan maupun lainnya. Tanggung jawab kita sampai di tingkat panwascam hingga TPS. Boleh dikata tidak ada rongga dalam kegiatan," lanjutnya.

Azry menjelaskan Bawaslu Sulsel ikut bertanggung jawab terhadap proses yang dilakukan kabupaten, kecamatan, tingkat desa/kelurahan, termasuk tingkat TPS. Dan Bawaslu RI adalah penanggung jawab akhir dari semua itu.

Sehingga katanya, sekecil apapun itu kami mesti tahu semua, termasuk potensi sekecil apapun pelanggaran itu.

"Semua daerah sama saja, bahwa harus ada daerah yang mesti sering dikunjungi semua sama saja. Kita ke daerah juga dalam rangka memantau teman-teman dalam menegakkan hukum karena dalam penegakan juga mesti memperhatikan tata cara atau mekanisme hukum yang ada," ujar Azry.

"Kenapa? Karena akibatnya ada dua, dicabut hak orang sebagai peserta dan mencabut harkat dan martabat seseorang sehingga memang bawaslu mesti berhati-hati. Namun, Insya Allah teman-teman di bawah akan menjalankan kewenangan dengan baik sesuai sumpah yang telah dia ucapkan," tambahnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved