SAH! Mendikbud Nadiem Makarim Kelola Anggaran Rp 81,534 T, Dana BOS akan Naik di 2021

TRIBUN-TIMUR.COM-Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah menyetujui pagu definitif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp81,534 triliun.

Persetujuan ini disampaikan seluruh fraksi yang diwakili para ketua kelompok fraksi pada rapat kerja Kemendikbud dengan Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Komisi X DPR RI dan Kemendikbud sepakat program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi rakyat pada umumnya serta program-program yang sangat dibutuhkan masyarakat di kabupaten/kota akan lebih diperhatikan berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan Komisi X DPR RI menyetujui dan mendukung rencana program dan anggaran dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tahun anggaran 2021.

“Mudah-mudahan di dalam pelaksanaannya, Kemendikbud mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan juga ketepatan sasaran, ketepatan guna dan juga ketepatan waktu,” pesan Hetifah.

5 kebijakan prioritas

Merespon hal ini, Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan apresiasi kepada anggota Komisi X DPR RI yang telah menyetujui pagu alokasi anggaran Kemendikbud.

“Terima kasih Bapak/Ibu untuk persetujuan terhadap anggaran 2021. Semoga kita bisa semakin tangguh di masa pandemi ini,” ujar Mendikbud.

Mengutip rilis resmi Kemendikbud (23/9/2020), Merujuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Belanja Kementerian/ Lembaga Tahun 2021, Kemendikbud berkomitmen pada mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ainun Na'im menjelaskan terkait kebijakan belanja Kementerian nantinya akan mencakup berbagai hal-hal sebagai berikut.

Pertama, melakukan reformasi pendidikan, reformasi transfer ke daerah dan dana desa, serta reformasi belanja untuk mendukung akselerasi pemulihan sosial ekonomi.

Kedua, Kementerian juga akan memperkuat sinergi dan koordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

Ketiga, melanjutkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan program perlindungan sosial pasca pandemi COVID-19.

Keempat, mendorong efektivitas program bantuan sosial dengan meningkatkan ketepatan sasaran melalui penyempurnaan dan updating Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menuju single data, pemanfaatan TIK dan penguatan monitoring dan evaluasi. Kelima, menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR serta menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran.

Dana BOS Ditambah

Tahun 2021 mendatang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berjanji akan menambah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal tersebut disampaikan Nadiem Makarim dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Rabu (23/9/2020).

Akan tertapi penambahan Dana BOS tersebut, rupanya bukan untuk kenaikan gaji guru honorer.

Nadiem Makarim mengatakan, penambahan Dana BOS tersebut dilakukan karena adanya perubahan cara perhitungan dana bantuan dari pemerintah.

Jika sebelumnya dana BOS diberikan menggunakan cara hitung hanya berpatokan pada satu variabel saja yaitu, indeks banyaknya jumlah siswa. 

Namun, pada tahun depan Nadiem menyebut akan ada dua variabel dalam penghitungan dana BOS tersebut.

Pertama, kata dia, cara hitung dana BOS akan mengacu pada indeks besaran jumlah peserta didik.

Kedua, mengonfigurasi dengan indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Berdasarkan indeks perhitungan Dana BOS terbaru itu, Nadiem memastikan pada tahun depan tidak akan ada penurunan penerimaan Dana Bos di tiap sekolah.

Artinya dana BOS bagi tiap sekolah tidak akan berkurang. Sebaliknya, Nadiem justru akan memberikan tambahan Dana BOS.

“Kabar gembiranya, tidak akan ada sekolah yang dana BOS-nya diturunkan,” kata Mendikbud Nadiem Makarim di Jakarta pada Rabu (23/9/2020).

Adapun tambahan dana BOS ini berlaku untuk jenjang di tiap tingkat pendidikan dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, sampai SLB.

Namun demikian, tak semua sekoah berhak mendapatkan tambahan dana BOS tersebut.

Nadiem Makarim memutuskan penambahan dana BOS diberikan hanya kepada sekolah yang ada di daerah, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3 T.

“Akan banyak sekali sekolah-sekolah kecil dan sekolah di daerah tertinggal akan meningkat dan BOS-nya tahun depan," ujar Nadiem.

Lebih lanjut, Nadiem menjelaskan alasan pihaknya memutuskan untuk mengubah cara perhitungan dana BOS pada tahun 2021 karena berdasarkan kajian dan pengalaman di lapangan.

Selama ini, kata dia, penghitungan dana BOS berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah sepertinya adil.

Tapi dalam kenyataannya di lapangan berbeda.

“Yang terjadi justru sekolah-sekolah yang berada di daerah-daerah terluar dan tertinggal bisadibilang dirugikan,”kata Nadiem Makarim. 

“Mereka harus mengelola sekolah tapi karena jumlah muridnya sedikit, jadi jumlah sarana yang bisa mereka berikan kualitasnya sangat rendah, kebalikannya dengan sekolah yang memiliki jumlah murid yang besar.”

Nadiem menambahkan, untuk menambahkan dana BOS bagi sekolah yang berada di daerah 3T, Kemendikbud merealokasi anggaran sebesar Rp 2,5 triliun dari BOS Afirmasi dan BOS Kinerja.

Adapun jumlah sekolah di daerah yang akan mendapat kenaikan dana BOS antara lain untuk SD di 377 Kabupaten/Kota, SMP 381 Kabupaten/Kota, SMA 386 Kabupaten/Kota, SMK 387 Kabupaten/Kota, dan SLB 390 Kabupaten/Kota. 

3 alokasi anggaran

Ainun menjelaskan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2021 sebesar Rp550 triliun terbagi ke dalam tiga alokasi.

Pertama, Rp184,5 triliun anggaran pendidikan melalui pemerintah pusat dengan ketentuan, anggaran Kemendikbud sebesar Rp81,53T triliun, Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp55 triliun, serta K/L lainnya dan cadangan (BA-BUN) sebesar Rp47,97 triliun.

Kedua, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp299,1 triliun.

Ketiga, anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp66,4T.

“Setelah nomenklatur program baru, sistem penganggaran Kemendikbud direncanakan untuk membiayai dukungan manajemen, PAUD dan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, pendidikan tinggi, serta pendidikan dan pelatihan vokasi,” terang Ainun Na'im.

Lebih lanjut, Ainun menjelaskan tujuan redesain sistem perencanaan dan penganggaran adalah sebagai wujud implementasi money follow program, memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja, value for money.

“Serta mewujudkan keterkaitan antara visi misi Presiden dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketok Palu, DPR Setujui Alokasi Pagu Anggaran Kemendikbud Rp 81,35T"