SAH Pilkada 2020 Tidak Jadi Ditunda, 4 Alasan Presiden Jokowi Pencoblosan Tetap Digelar 9 Desember

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memutuskan tidak akan menunda Pilkada 2020.

Keputusan itu diambil di tengah polemik Pilkada serentak yang digelar di tengah Pandemi.

Pilkada tahun ini akan tetap dilakukan, meski banyak desakan penundaan pesta demokrasi dari berbagai pihak.

Lantas apa alasan Presiden Jokowi bersikukuh tetap melaksanakan Pilkada?

Ada 4 alasan Jokowi memutuskan Pilkada 2020 tetap digelar 9 Desember.

Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih dalam Pilkada 2020.

Kedua, penundaan Pilkada karena bencana Covid-19 tidak memberi kepastian karena tidak ada satu pun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan corona akan berakhir.

Mahfud Ia mencontohkan di negara-negara yang kasus corona lebih buruk dari Indonesia, pemilu tidak ditunda. Misalnya di Amerika. Alhasil, Jokowi berpandangan, Pilkada 2020 tidak perlu ditunda.

Ketiga, Jokowi tak ingin 270 daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam waktu yang bersamaan.

" Plt itu tak boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang saat pandemic, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada menggerakkan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana itu memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis,” jelas Mahfud.

Keputusan ini juga dengan mendengarkan dan mempertimbangkan masukan dari berbagai unsur masyarakat termasuk ormas besar.

Antara  PBNU dan Muhammadiyah yang mendesak agar Pilkada  2020 juga telah menyampaikan masukan mereka ke Jokowi.

"Dari ormas-ormas besar seperti dari NU dari Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda, itu semuanya didengarkan.

Presiden berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya," kata Mahfud.

"Jadi pembicaraannya sudah mendalam semua sudah didengar," lanjut Mahfud.

Keempat, Pilkada 2020 sebenarnya sudah ditunda dari September ke Desember.

Oleh sebab itu, sebenarnya penundaan sudah pernah dilakukan untuk menjawab desakan masyarakat.

Saat ini, kata Mahfud, yang perlu dilakukan bukan lagi menunda tapi bagaimana mencegah penularan virus corona.

Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Minta Ditunda

Sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas)  meminta pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada 2020.

Dua diantara ormas itu yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

Usulan penundaan tersebut karena Pandemi Covid-19 belum bisa dikendalikan.

Menurut dia pemerintah menempatkan keselamatan warganya sebagai prioritas.

Karena itu masukan apapun yang menyangkut warga atau masyarakat pasti akan diperhatikan.

"Masukan tersebut akan dipertimbangkan digodok, dicari yang terbaik untuk masyarakat," katanya.

Hingga kini menurut Doni pemerintah belum memutuskan apakah akan tetap melanjutkan pelaksanaan Pilkada atau menundanya, termasuk opsi penerbitan Perppu Pilkada yang santer diberitakan.

Pemerintah masih membahasnya bersama sejumlah lembaga menimbang banyak masukan, termasuk dengan konsekuensi yang diakibatkan nantinya.

Hanya saja menurutnya Penyelenggara Pemilu memiliki banyak opsi apabila Pandemi Covid-19 semakin meluas sehingga tidak memungkinkan untuk digelarnya Pilkada Desember mendatang.

Salah satunya dengan menggelar Pilkada pada tahun depan.

"Kan ada opsi Pilkada tahun depan, atau depannya, lagi dengan Pilkada lainnya, yang pasti keselamatan warga prioritas" katanya.

Karena menurutnya tahapan Pilkada harus segera dimulai apabila nantinya tetap dilanjutkan.

"Saya kira minggu ini akan diputuskan, karena kan Pilkadanya Desember. Selain itu pihak pihak yang terlibat kan harus diinformasikan lebih lanjut, Minggu ini kita tunggu aja," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Istana: Pemerintah Akan Pertimbangkan Usulan Tunda Pilkada 2020,