Dosen Unsulbar: Jika Covid-19 Sudah Tidak Bisa Dikendalikan, Sebaiknya Pilkada Ditunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAJENE -Pengamat Politik Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Ahmad Amiruddin menyarankan agar pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu mempertimbangkan menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020, apabila kasus penularan virus Corona, terus meningkat.

Pemerintah diminta untuk mengawasi perkembangan kasus Covid 19 dan melakukan pemetaan wilayah yang dianggap rawan penyebaran virus mematikan tersebut, khususnya di wilayah Sulbar.

Sebab, data tentang pertambahan kasus di Sulbar dan pemetaannya kata Dosen Politik Unsulbar itu,
sangat penting untuk meminimalisir resiko itu dari penularan virus Corona.

"Saya melihat jika memang data pertambahan kasus semakin meningkat dan menurut tim gugus akan semakin meningkat, maka tentu saja pelaksana bisa megusulkan ditunda," sebutnya.

Dorongan penundaan ini tidak hanya bagi keselamatan penyelenggara, tapi menyelamatkan nyawa masyarakat
dari penularan virus Corona yang tengah menjadi perhatian seluruh dunia.

"Jangan sampai kita korbankan msyarakat juga. Oleh sebab itu data kasus dan sinergi, " Ujarnya.

Ahmad Amiruddin mengakui, sejak awal mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada di tegah pandemi Covid 19 ini akan memunculkan klaster baru.

Sekarang kekhawatiran itu terbukti dengan adanya penyelenggara pemilu terkonfirmasi positif Corona.

Seperti Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman baru baru saja diberitakan terkonfirmasi positif Covid-19. Lalu, menyusul Ketua KPU Sulawesi Selatan, Faisal Amir.

Tapi hal itu, kata Ahmad Amiruddin, bukan menjadi alasan kuat untuk menunda Pilkada ini, karena setiap daerah kasusnya bisa berbeda.

Menurutnya, selama masih bisa diantisipasi penularan wabah tersebut, maka Pilkada serentak bisa tetap dilanjutkan.

Karena selama ini, tanpa ada pilkada pun aktifitas msyarakat tetap berjalan. Antisipasi dimaksud, Ahmad Amiruddin, seperti memaksimalkan protokol kesehatan.

"Saya kira adanya kasus penyelenggara yang kena covid tidak menjadi alasan kuat untuk ditunda, " Paparnya.

Kecuali, lanjut Ahmad Amiruddin, apabila kasus Corona semakin tidak terkendali, baik nasional maupun lokal, tentu opsi ditunda bisa saja kalau semakin darurat. (*)