Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

ILC TV One

ILC TV One Tadi Malam, Benarkah Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Berselisih tentang PSBB Jakarta?

Serunya ILC TV One Tadi Malam, Benarkah Ridwan Kamil dan Anies Baswedan Berselisih tentang PSBB Jakarta?

Editor: Mansur AM
tangkapan layar Youtube
Serunya ILC TV One tadi malam, netizen bandingkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil 

TRIBUN-TIMUR.COM - Talkshow ILC TV One tadi malam menghadirkan dua gubernur yang bertetangga; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Di ILC terbaru, Ridwan Kamil menepis desas-desus bahwa Jabar beda kebijakan dengan DKI Jakarta.

Anies Baswedan juga blak-blakan alasannya menerapkan PSBB Jakarta kendati pun berdampak ke ekonomi.

Anies tak terima jika angka kematian di DKI hanya dilihat berdasarkan ukuran statiskik semata.

"Sejak bulan maret Pak Karni, saya sudah mengatakan jangan pernah anggap kematian sebagai statistik," ujarnya dengan nada tegas.

Anies melanjutkan, pihaknya kematian bukanlah persentase.

"Karena yang kami kubur bukan Persentase tapi jenazah manusia," ucapnya.

Selain Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga jadi narasumber ILC TV One tadi malam.

Keduanya sama-sama sedang dalam masalah besar karena angka Covid-19 di daerahnya masing-masing.

Gubernur Anies Baswedan sejak awal pekan ini memberlakukan PSBB Jakarta.

Sementara Ridwan Kamil juga menghadapi masalah serupa terkait angka Covid-19 di daerahnya.

Kehadiran dua kepala daerah ini menjadi perbincangan netizen di ILC terbaru.

Tema ILC TV One tadi malam, Gubernur Anies: Akhirnya menarik rem kompromi

Berikut reaksi dari para netizen membandingkan performa Anies Baswedan dan Ridwan Kamil di ILC TV One tadi malam dikutip tribun-timur.com dari akun twittter resmi ILC @ILCtv1:

Priharyanto @Priharyanto6: @ILCtv1 @aniesbaswedan and  @ridwankamil:

Jika sdh koordinasi tinggal singkronisasi standar test sesuai standar WHO (1000/1000000 test PCR/hari) bukan rapid test. Jakarta sdh lebih 7000an/hari, jabar 300an. Cuma bogor yg jujur tidak/kurang test karena kurang dana. Q-kay

@zarqawis: @aniesbaswedan and  @ridwankamil:
padahal udah lewat dari jam dinas... jadi knapa yg satu masih brpakaian dinas, n yg satu dach gk brpakaian...??? cmmiw

@satoe_hadi: Wkwkwkwk, ngenes banget liat mukenya yg kanan

@herly_susandy: Tuh kan Kang Emil.. udah kordinasi, jangan bilang belum kordinasi .. Dijawab kan sama pak Anies ..

@DarsoSasmitha3: semoga yg bengkok jadi lurus...

@OchonDoank: Pemimpin2 idola nih

Angka kematian pasien Covid-19 di Jakarta di bawa rata-rata nasional sebesar 4 persen.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada acata talkshow ILC TV One tadi malam, Selasa (15/9/2020), berbicara soal angka kematian pasien Covid-19 di Jakarta.

Ia menegaskan, angka kematian di Jakarta sebenarnya rendah.

“Jangan hanya lihat tingkat kematian, tapi lihat angka kematian, karena yang kami kuburkan bukan persentase, tapi jenazah manusia. Mereka bukan persentase dan jangan anggap kematian itu sebagai statistik," kata Anies Baswedan di ILC TV One tadi malam.

ILC TV One tadi malam mengangkat tema "Gubernur Anies: Akhirnya Menarik Rem Kompromi".

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil blak-blakan di ILC TV One alasannya ikut campur urusan PSBB di Jakarta. 

Komentar RK terhadap PSBB Jakarta dinyinyiri sejumlah pendukung Anies Baswedan karena dinilai tak paham etika pemerintahan dan ikut campur urusan Jakarta.

Ridwan Kamil mengungkap alasannya dihadapan narasumber ILC terbaru.

Simak video lengkapnya:

Ridwan Kamil PSBM Bukan PSBB Seperti Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai Senin (14/9/2020).

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).

PSBM berlaku untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek).

Ketiga daerah Bodebek tersebut merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta. Keputusan itu diambil sesuai menggelar rapat virtual bersama para kepala daerah di Bodebek di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (14/9/2020).

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II atau pengetatan mulai hari ini.

 Keputusan itu direspons oleh Pemprov Jabar, khususnya untuk wilayah Bodebek yang sudah sejak awal selalu seirama dengan Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan Covid-19.

"Tadi pagi pukul 09.00 WIB saya sudah merapatkan dengan kepala daerah di Bodebek. Kesimpulan yang pertama kita mendukung sepenuhnya kebijakan PSBB ketat di Jakarta dari Pak Anies, dengan melakukan pola yang sama di wilayah yang berdekatan Jakarta, dengan PSBB ketat, tapi dengan pola yang namanya PSBM," tutur Emil di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung, Senin.

Emil menjelaskan, penerapan PSBM dilakukan karena tidak sepenuhnya aktivitas ekonomi berhubungan langsung dengan Jakarta.

Untuk itu, perlu perlakuan berbeda bagi daerah yang kegiatan ekonominya bersifat mandiri.

Artinya, pengetatan hanya dilakukan di wilayah dengan potensi penularan yang tinggi.

Sama halnya ketika klaster Secapa AD di Bandung, penutupan hanya dilakukan untuk wilayah sekitar, tidak dalam skala kota.

"PSBM karena Bodebek ini ada wilayah yang ekonominya berhubungan dengan Jakarta, ada juga yang ekonominya sifatnya mandiri. Tentu perlakuan PSBB-nya dilakukan berbeda, sehingga kami menyimpulkan PSBM adalah metode yang paling pas untuk situasi perbedaan seperti ini," kata Emil.

Dari sisi epidemologi, tingkat kesembuhan pasien Covid-19 di Jabar hanya sekitar 51-53 persen.

Padahal, menurut Emil, idealnya tingkat kesembuhan di Jabar berkisar di angka 70 persen.

"Tingkat kematian kita sangat rendah, hanya di angka 2,4 persen ya. Mudah-mudahan berita baiknya yang meninggal sedikit, tapi berita buruknya yang sembuhnya agak lambat. Ini yang harus kita perbaiki dalam epidemiologi di Jawa Barat," tutur Emil.

Selain itu, jumlah pengetesan di Jabar sudah mencapai 314.000 tes PCR.

Untuk skala wilayah, hanya pengetesan di Kota Cimahi yang sudah memenuhi standar WHO, yakni 1 persen dari populasi penduduk.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menjawab dugaan dirinya berselisih dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II.

Diketahui, bahwa Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB ketat sejak 14 September 2020. Penerapan ini otomatis berdampak pada Bogor, Depok, Bekasi yang berada di Jawa Barat.

Ridwan Kamil dalam acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020) memaparkan bahwa kebijakan PSBB DKI berdampak pada Bodebek, sehingga dirinya pun harus menyesuaikan kebijakan di Bodebek dengan kebijakan DKI.

“Apa yang terjadi kemarin, karena belum dipahami wali kota dan bupati sekeliling Jakarta. Ada yang mengatakan: ‘Jabar kok ikut-ikutan urusan dinamika DKI?” ujar Emil, sapaan Ridwan Kamil.

Seperti diberitakan, menjelang pemberlakuan PSBB jilid II, ramai komentar dari berbagai pihak, termasuk menteri, bupati atas keputusan Pemprov DKI yang memberlakukan PSBB ketat.

Menurut Emil, hal itu terjadi karena kurang komunikasi dan koordinasi. Padahal, dirinya mengaku menyesuaikan kebijakan Bodebek dengan kebijakan DKI Jakarta.

“Saya bilang Jabar itu urus Covid-19 tiga zona. Zona pertama Bodebek yang menempel ke Jakarta, maka keputusan untuk Bodebek sama dengan Jakarta, karena saya dukung Pak Anies,” beber Emil.

“Jika Pak Anies ke kiri, maka Bodebek ke kri, kalau rem, kami rem," kata RK. Pernyataan RK sekaligus menepis jika dua gubernur ini beda pendapat soal penanganan Covid-19.(*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved