Breaking News:

Tribun Wajo

Rapat Paripurna Penyerahan Ranperda Perubahan APBD 2020 Kabupaten Wajo, Ada Defisit Rp 19 M

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah yang pada APBD Pokok diasumsikan sebesar Rp 1,574 T lebih, saat ini mengalami perubahan dan berkurang menjadi Rp

Ist
Rapat paripurna DPRD Kabupaten Wajo, Selasa (15/9/2020) 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Bupati Wajo, Amran Mahmud menyerahkan ranperda perubahan APBD 2020 pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, Selasa (15/9/2020).

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah yang pada APBD Pokok diasumsikan sebesar Rp 1,574 T lebih, saat ini mengalami perubahan dan berkurang menjadi Rp 1,407 T lebih.

Perubahan ini kata dia, dipengaruhi oleh berkurangnya PAD sebesar Rp 6,042 M lebih, berkurangnya dana perimbangan sebesar Rp 159 M lebih, serta berkurangnya PAD lain-lain yang sah sebesar Rp 1,87 M lebih.

Sementara belanja daerah, pada APBD Pokok diasumsikan sebesar Rp 1,574 T lebih, maka pada Perubahan APBD 2020 mengalami perubahan dan berkurang menjadi Rp 1,426 T lebih.

Hal itu dipengaruhi oleh berkurangnya belanja tidak langsung sebesar Rp 18,1 M lebih dan belanja langsung sebesar Rp 129,6 M lebih.

"Dengan berkurangnya jumlah belanja daerah yang lebih kecil dari berkurangnya pendapatan daerah, maka hal tersebut mempengaruhi jumlah defisit anggaran yaitu sebesar 19 M lebih," kata Amran Mahmud.

Lebih lanjut, Amran Mahmud menyebutkan, untuk menutupi defisit anggaran tersebut, akan ditutupi dengan pembiayaan yang diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya atau Silpa 2019 yakni sebesar Rp 25,5 milyar lebih.

Ranperda Perubahan APBD 2020 pun diterima oleh 7 fraksi di DPRD Wajo. Meski demikian, ada catatan penting buat Pemerintah Kabupaten Wajo dalam memaksimalkan serapan anggaran ke depannya di masa pandemi Covid-19 ini.

Fraksi Gerindra misalnyaz memberi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Wajo, agar perubahan APBD 2020 ini berfokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan penyesuaian targe akibat pandemi.

"Kebijakan belanja daerah di perubahan APBD difokuskan pada penanganan dampak pandemi, seperti penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat, pengamanan sosial dan pembangunan infrastruktur yang mendesak dan tepat guna," kata juru bicara Fraksi Gerindra, Mustafa.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved