Breaking News:

Tribuners Memilih

Bawaslu Ungkap Potensi Pelanggaran yang Bisa Terjadi Pada Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan memaparkan potensi kecurangan atau pelanggaran yang akan terjadi pada Pilkada 2020

Unhas
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan memaparkan potensi kecurangan atau pelanggaran yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, Abhan memaparkan potensi kecurangan atau pelanggaran yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Hal tersebut disampaikannya pada seminar nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Kota Makassar dengan tema 'Wujudkan Pilkada Serentak 2020 yang Berkualitas dan berintegritas Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru'.

Kegiatan itu digelar ruang senat akademik Unhas lt. 2 dan melalui virtual zoom serta disiarkan langsung melalui YouTube FISIP Unhas, Selasa (15/9/2020).

Dari sisi pengawas Pemilu, terkait dengan tindak antisipasi potensi-potensi pelanggaran di dalam Pilkada di tengah pandemi Covid-19, kata Abhan, ada beberapa hal yang signifikan terkait dengan potensi pelanggaran di tengah Covid-19.

Pertama kata dia adalah abuse of power. Penyalahgunaan dari calon yang berpotensi sebagai petahana.

"Ada program Bansos Covid dan sebagiannya. Ini sangat mungkin kalau tidak punya komitmen etika berpolitik, kandidat dari petahana ini akan menyalagunakan Bansos ini untuk kepentingan politik pribadinya. Alih-alih ini membantu masyarakat tapi malah ditumpangi untuk kepentingan pribadinya," ujarnya.

Potensi kedua kata dia adalah potensi politik uang (money politic).

"Saya kira ini menjadi persoalan demokrasi di Indonesia ini soal politik uang. Di tengah kesulitan ekonomi, kalau masyarakatnya berpikir pragmatis, kemudian pasangan calon berpikir pragmatis untuk kemenangan, kemungkinan money politic akan tinggi," katanya.

Yang ketiga adalah soal potensi netralitas ASN, politisasi birokrasi.

"Saya kira ini kembali pada persoalan komitmen dari kandidat yang berasal dari petahana," sambungnya.

Kemudian yang berikutnya, kata dia adalah penanganan pelanggaran protokol Covid-19.

"Kami kira Bawaslu, KPU, DKPP penyelenggara. Jadi kerja atas berdasar undang-undang. Selama undang-undang ada sanksi diskualifikasi, tentu akan kami lakukan diskualifikasi. Tapi kalau sanksinya tidak diskualifikasi, itu tentu kami nda melampaui itu," jelasnya.

Terkait soal pelanggaran protokol kesehatan ini, kata dia, undang-undang 10 tidak cukup mewadahi untuk mendiskualifikasi pasangan calon itu.

"Kalau mau ditindaki keras saya kira ada jalan yang harus ditempuh, revisi undang-undang. Saya kira tidak mungkin dalam waktu ini, paling mungkin adalah Perpu," tuturnya. (*)

Penulis: Rudi Salam
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved