Terlanjur Ramai di ILC TV One, Sekarang PDIP Minta Kasus Puan Maharani dan Sumbar Tak Digoreng Lagi

Menurut Hasto, PDIP alasan PDIP mengajak non kader ikut Sekolah Partai karena politik PDIP itu politik kerjasama, politik gotong royong. “PDI Perjuangan memerlukan kerjasama dengan semua pihak bagaimana membumikan Pancasila sebagai ideologi, regulasi hukum, kebijakan, program, dan tuntunan perilaku berbangsa dan bernegara," papar Hasto.

Berdasarkan data dari panitia Sekolah Partai, sejumlah petahana yang ikut pada gelombang ketiga ini yaitu, dua gubernur, 22 bupati, 20 wakil bupati, dua wali kota dan empat wakil wali kota. Peserta Sekolah Partai sebagaimana gelombang l dan ll juga diikuti dari berbagai tingkatan pendidikan. Terdapat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari S3, S2, S1, D3 hingga SMA.

PDI Perjuangan lanjut Hasto juga telah melakukan teguran kepada pasangan calon kepala daerah yang diusungnya, yang terbukti melakukan pelanggaran protokol kesehatan pencehan Covid-19 pada Pilkada serentak 2020.

"Jadi kita kan punya disiplin. Kadang-kadang ada euforia mencalonkan, lalu atraksi kebudayaan. Maka kami mengingatkan, kami membuat protokol terkait dengan kampanye yang mematuhi Covid-19," kata dia. Menurut Hasto, DPP PDIP bisa menegur pengurus provinsi, kabupaten atau kota, bahkan hingga tingkat ranting yang diduga melanggar protokol.

Bahkan, kata Hasto, calon kepala daerah yang diusung juga langsung dikomunikasikan oleh pengurus daerah, misalnya di DPC PDIP Surabaya yang disebut tidak mengindahkan protokol Covid-19.

"Partai punya disiplin, tapi kemudian kan juga mereka melakukan langkah perbaikan. Sekarang sangat ketat, terbukti pada saat pengumuman calon pun itu, seluruh ketentuan protokol covid dijalankan," katanya. Hasto menyebut, PDIP memiliki sistem kontrol yang kuat karena struktur partai yang berada hingga tingkat akar rumput. Sehingga ketika ada kerumunan yang tidak sejalan protokol Covid-19, langsung ada yang memperingatkan secara proaktif.

Apalagi, kata Hasto, ajaran soal kedisipilinan selalu diamanahkan oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, seperti hal kecil yaitu tidak boleh membuang sampah sembarangan dan disiplin berlalu lintas. "Itu nampaknya sederhana, tapi ini mengandung suatu kesadaran untuk berkomitmen pada rule of the game. Ini menjadi disiplin nasional, disiplin total, itu yang harus dilakukan," papar Hasto.(Tribun Network/sen/wly)

Bisnis Happy Hapsoro, Suami Puan Maharani, Menantu Megawati yang Jarang Disorot

Ini Nama Lengkap Ketua DPR RI: Puan Maharani Nakshatra Kusyala Devi

Sumber Uang Puan Maharani, Pantas Anak Megawati Cucu Soekarno Kaya Raya, Harta Terus Berlipat