Breaking News:

Kades Balibo Bulukumba Tolak Hasil Seleksi Staf Desa

Ia menduga, dirinya sengaja dibuat menunggu lama, lantaran ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Nasran Ma’arif, yang tak lain merupakan rival

TRIBUN TIMUR/FIRKI
Kepala Desa Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Hj Darmawati. 

TRIBUNBULUKUMBA.COM, KINDANG - Kepala Desa (Kades) Balibo, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba Hj Darmawati, disorot oleh calon staff desa.

Pasalnya, Darmawati belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan staff yang terpilih dari hasil seleksi.

Salah satunya disampaikan oleh Nurafik Ahmad, calon staff desa yang lolos seleksi perangkat desa.

Ia menduga, dirinya sengaja dibuat menunggu lama, lantaran ia memiliki hubungan kekerabatan dengan Nasran Ma’arif, yang tak lain merupakan rival Darmawati di Pilkades Balibo.

”Saya calon perangkat desa yang lolos penjaringan, namun ibu desa tolak menandatangani SK. Sungguh sangat aneh bila SK saya tidak ditandatangani dan diterbitkan, padahal saya sudah mengikuti seleksi bersama dengan orang-orangnya bu desa yang dia pasang,” kata Nurafik Ahmad.

Nurafik mengaku sudah mengadu ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balibo dan berkoordinasi ke Kantor Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (DPMD) Bulukumba terkait masalah ini.

”Mungkin karena saya bukan orangnya bu desa, ataukah memang kepala desa tidak paham tentang administrasi dan aturan penjaringan perangkat yang ada,” sesalnya.

Kepala Desa Balibo Hj Darmawati yang dikonfirmasi membenarkan adanya penjaringan perangkat desa yang telah dilaksanakan.

Hanya saja ia menyebutkan, bahwa lolosnya Nurafik karena ada intervensi dari oknum anggota DPRD, yang memaksakan Nurafik menjadi staff desa.

”Kita tidak SK-kan karena ini bukan keinginan kita, namun intervensi dari oknum di DPRD yang memaksa agar Nurafik Ahmad jadi staff desa,” jelas Darmawati.

Kepala Dinas PMD Bulukumba, Andi Kuniady yang dikonfirmasi mengaku, jika tidak ada alasan bagi kepala desa untuk tidak megeluarakan SK bagi calon yang lolos seleksi.

Hal tersebut sudah menjadi ketentuan bagi penerimaan staff desa.

”Tidak ada alasan bu desa tidak SK-kan mereka. Apa yang direkomendasikan camat yang berhak dapatkan SK,” jelasnya.

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved