Breaking News:

Anggaran NPHD Belum Cair 100% di Lutra-Maros

Menurutnya, berdasarkan penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), NPHD Pilkada harus dicairkan jelang tahapan Pilkada digelar.

TRIBUN TIMUR/FADLY ALI
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bertemu dengan Ketua KPU Sulsel Faisal Amir di kantor Gubernur Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (14/9/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Faisal Amir mengatakan, anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) KPU di 12 kabupaten/kota di Sulsel belum cair 100 persen.

Ia menyebut, dari 12 kabupaten/kota yang akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, ada dua yang belum mencairkan NPHD 100 persen. Keduanya yakni, Pemkab Maros dan Pemkab Luwu Utara

Menurutnya, berdasarkan penyampaian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), NPHD Pilkada harus dicairkan jelang tahapan Pilkada digelar.

“Namun sampai hari ini, masih ada yang belum cair 100%. Ini penting dan perlu dicairkan 100 persen karena begitu petunjuknya untuk pelaksanaan Pilkada 2020,” kata Faisal usai bertemu dengan Nurdin Abdullah, di kantor Gubernur Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (14/9/2020).

Kabupaten Luwu Utara, lanjut dia, proses pencairannya akan dilakukan pekan ini, sementara untuk Kabupaten Maros masih dalam tahap komunikasi dengan Pemkab Maros.

Hal tersebut tidak perlu terjadi, apalagi saat ini pihak KPU disibukkan dengan hal teknis administrasi Pilkada. Sehingga untuk masalah anggaran, alangkah baiknya jika dicairkan sejak awal.

“Beberapa kabupaten/kota sudah cair 100 persen sejak Juni. Tanggal 23 September ini sudah mau masuk penetapan calon, tanggal 26 akan melaksanakan tahapan kampanye,” ujarnya.

"Pada tanggal itu, kita tidak mengurusi lagi ketersediaan anggaran, kita fokus pada penyiapan kebutuhan pilkada, baik kebutuhan teknis Pilkada maupun kebutuhan APD (Alat Pelindung Diri), karena APD ini juga besar,” jelasnya.

Faisal mengaku ketersediaan APD akan ditalangi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kebutuhan logistik Pilkada ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) masing-masing kabupaten/kota.

Gubernur NA, pun akan proaktif mengingatkan daerah yang NPHD-nya belum mencapai 100 persen.

“Mereka (KPU) meminta supaya karena beban kegiatan semakin besar sehingga anggaran akan segera dipenuhi hari ini. Bertahap, tunggu saja,” ujarnya.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved