Tanpa IPAL, Dewan Soroti Pembangunan Puskesmas Kading Bone

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG - Pembangunan Puskesmas Kading, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) menuai sorotan dari anggota DPRD Kabupaten Bone.

Pasalnya, pembangunan Puskesmas Kading yang menelan anggaran Rp 2 miliar tersebut tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). 

Plt Kasubag Program Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bone, Ahmad Affandi menuturkan, pembangunan IPAL tidak bisa digabungkan dengan pembangunan Puskesmas. 

Ia menjelaskan sumber anggaran pembangunan Puskesmas berbeda dengan pembangunan IPAL. Anggaran pembangunan IPAL bersumber dari dana alokasi khusus (DAK). 

"Sumber dananya terpisah. Pembuatan IPAL dari dana DAK," katanya. 

Lanjut dia, pihaknya telah mengajukan anggaran pembuatan IPAL ke Kementerian Kesehatan. Namun, tidak serta merta dapat dilaksanakan. 

"Dana DAK diusulkan tahun ini, eksekusinya baru bisa tahun depan," lanjutnya. 

Menurutnya, pembangunan Puskesmas lebih dulu baru Ipal sudah tepat. 

"Bangunannya dulu baru Ipalnya, kalau Ipalnya dulu baru bangunan, itu yang salah," akunya. 

Menanggapi pernyataan pihak Dinkes Bone, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Bone, Andi Muh Salam menilai Dinas Kesehatan tidak paham regulasi. 

Ia menjelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor  75 Tahun 2014 tentang Puskesmas telah tegas mengatur seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) wajib memiliki IPAL agar lingkungan  terjaga tetap sehat.

Ketua Fraksi Nasdem ini mengungkapkan, ketika melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas, hampir semua Kepala Puskesmas mengeluh. Sebab, selalu diperiksa oleh pihak kepolisian lantaran tak memiliki IPAL. 

"Tidak bisa dibuka Puskesmas kalau tidak ada IPALnya. Aturannya harus ada IPAL dulu, itu salah satu prosedur," tegasnya pria yang akrab disapa Lilo ini Sabtu (12/9/2020).

Ia pun meminta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan Bone untuk tanggap dan turun ke lapangan untuk mengetahui permasalahan. 

Lilo pun mempertanyakan jumlah anggaran yang besar Dinas Kesehatan jika tak bisa dikelola dengan baik. Belum lagi dalam usulan perubahan APBD  tahun 2020 kembali meminta penambahan anggaran. 

"Sekarang buat apa anggaran besar. Harusnya Dinkes tanggap. Jangan Dinkes mau lepas tangan ucapnya. 

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar