Breaking News:

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pattalassang Resmi Ditahan di Polres Bantaeng

Kemudian, pemanggilan telah dilakukan terhadap MZ, sejak berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan Negeri Bantaeng pada 24 Agustus 2020.

Korupsi Dana Desa, Mantan Kades Pattalassang Resmi Ditahan di Polres Bantaeng
tribun/Mahyuddin
Muhammad Badri AS (38) mantan Sekertaris Desa Butakeke

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Mantan Kepala Desa (Kades) Pattallassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi-selatan resmi di tahan di rutan Polres Bantaeng, Jumat, (11/9/2020).

Tersangka berinisial MZ, ditahan karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana  Desa (ADD) Pattallassang anggaran tahun 2016.

Kapolres Bantaeng, AKBP Wawan Sumantri, mengatakan, penahanan terhadap tersangka berdasarkan surat perintah penahanan Polres Bantaeng.

"Setelah menjalani pemeriksaan akhirnya tersangka MZ resmi ditahan pada 11 September 2020," kata Kapolres Bantaeng , AKBP Wawan Sumantri, kepada TribunBantaeng.com, Jumat, (11/9/2020).

Ia menjelaskan, sejak kasus tindak pidana korupsi ADD Desa Pattalassang tahun 2016 bergulir penyidik polres Bantaeng telah melakukan pemeriksaan terhadap 59 saksi.

Kemudian, pemanggilan telah dilakukan terhadap MZ, sejak berkas perkara dinyatakan lengkap oleh kejaksaan Negeri Bantaeng pada 24 Agustus 2020.

Namun, MZ baru datang menyerahkan diri hari ini (11/9) setelah dilakukan pemanggilan kedua kalinya.

"Untuk sementara tersangka akan ditahan di Mapolres Bantaeng selama 20 hari sejak 11 September hingga 30 september 2020," ujarnya.

Tindak pidana korupsi ADD menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 123.009.252 sesuai hasil audit dari BPKP Perwakilan Makassar.

Dengan demikian MZ telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur delik.

Unsur-unsur delik tercantum dalam rumusan yakni, Primair: Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair: Pasal 3 UU R I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penulis: Achmad Nasution
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved