Konflik Pembentukan Pengurus Golkar Sulsel, Mahmud Nuhung: Yang Menentang Itu Khilaf

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Partai Golkar Sulawesi Selatan pasca Musyawarah Daerah (Musda) beberapa waktu lalu menemui polemik.

Taufan Pawe yang terpilih secara musyawarah sebagai Ketua saat ini tengah menghadapi konflik internal.

Konflik ini terkait dengan perbedaan sikap dengan formatur yang dibentuk untuk menentukan susunan kepungurusan.

Padahal saat ini Golkar menghadapi pertarungan politik Pilkada Sulsel Desember 2020, seharusnya semakin memperkuat konsolidasi secara interpersonal dan kelembagaan.

Demikian ditegaskan Ketua Harian Partai Golkar Kota Makassar, Dr Mahmud Nuhung, Jumat (28/8/2020).

Ia menjelaskan dinamika pada partai politik setelah usai pertarungan dan pertandingan politik maka harus kembali lagi bersanding mengembankan dan membesarkan partai.

"Sosok Taupan Pawe (TP), yang diberi amanah memimpin Partai Golkar Sulsel lewat musda partai di Jakarta, adalah figur sangat akomodatif dari berbagai komponen, termasuk kaum millenial, memilih anggota kabinetnya yang mereka anggap gesit menghadapi kompetisi sangat ketat," terangnya.

Lebih lanjut Mahmud menyebut Visi TP itu ditantang anggota formatur lainnya. Anggota formatur itu meninggalkan rapat di Jakarta dan pulang ke Makassar susun komposisi baru, tanpa dihadiri DPP Golkar dan ketua terpilih sebagai ketua formatur.

"Mereka yang menantang itu, khilaf dan lupa kalau ketua formatur itu adalah ketua terpilih di Musda, dan berhak memilih siapa yang layak diajak membantu, dalam menemaninya membangun partai," sambungnya.

Menurutnya lagi Golkar adalah partai kader, banyak organisasi sebagai onderbouw, ada Tri Karya: Soksi, MKGR, Kosgoro, ada organisasi Panca Karya, AMPI, HWK, Satkar ulama, MDI, Al Hidayah bahkan punya organisasi sayap yaitu KPPG dan AMPG.

"Kalau 3 formatur itu meyakini hal ini, mereka bisa mengisi komposisi organisasi Golkar, dan harus legowo jika kader lainnya lagi yang akan mengisi struktur baru DPD Golkar Sulsel," katanya.

"Bagi seorang kader itu mesti dewasa dalam bertindak, dan loyal sama pimpinan. Kalau, menggalang dukungan yang cenderung menyalahkan dan memaki maki orang, itu namanya kurang paham etika organisasi," sambungnya.

Ia pun berharap hendaknya dalam menyelesaikan perbedaan dalam forum silaturahmi.

Partai Golkar mengenal PDLT, kalau sudah menyusun komposisi bertiga, Mahmud berharap konsep itu diajukan pada ketua formatur.

"Seandainya mereka loyal pada hasil musda, dan memahami etika organisasi, maka boleh saja mereka bertiga susun menurut versinya," jelas Direktur Humas Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar itu.

"Tetapi konsep itu diajukan pada ketua formatur selaku ketua terpilih, soal diterima semua atau sebagian atau ditolak seluruhnya, itu hak ketua formatur selaku ketua DPD Partai Golkar Sulsel," tutupnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Alfian