Breaking News:

Tribun Mamasa

Soal Tambang LTJ di Mamasa, Bupati Perintahkan Camat Tak Layani Dulu Sosialisasi Perusahaan Tambang

Aksi penolakan rencana tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat memanas.

TRIBUN-TIMUR.COM/SEMUEL
Bupati Mamasa, Ramlan Badawi saat menyampaikan pernyataan sikap terkait rencana tambang logam tanah jarang (LTJ) di Kantor Bupati Mamasa, Rabu (26/8/2020). 

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Aksi penolakan rencana tambang Logam Tanah Jarang (LTJ) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat memanas.

Sejak dua hari terakhir, aksi penolakan secara nyata disampaikan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Mamasa beserta tokoh masyarakat dari Kecamatan Buntu Malangka.

Kemarin, aksi penolakan dari mahasiswa dan masyarakat dilakukan di Kantor DPRD Mamasa.

Aksi serupa kembali dilakukan di Kantor Bupati Mamasa oleh puluhan mahasiswa dan tokoh masyarakat, Rabu (26/8/2020).

Penolakan itu didasari beberapa kajian termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan.

"Banyak faktor yang menjadi pertimbangan, bahwa wilayah tambang di tiga kecamatan ini merupakan wilayah adat. Jika itu terjadi maka akan mengikis peradaban masyarakat adat di tiga wilayah Kecamatan Buntu Malangka, Aralle dan Mambi," ungkap Doni Kumala Putra, jenderal lapangan aksi.

Olehnya itu, ia menegaskan agar bupati Mamasa tidak mengeluarkan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

Mereka juga meminta bupati menolak rencana tambang itu.

Menanggapi itu, Bupati Mamasa H Ramlan Badawi mengatakan pemerintah daerah menjamin tidak akan membiarkan operasi tambang terjadi jika tidak sesuai aturan undang-undang.

"Kita tidak akan biarkan itu terjadi dan kalau perlu kita kawal ini sampai di provinsi," tegasnya.

Ia juga memerintahkan agar tiga camat di wilayah rencana tambang untuk tidak memberikan izin kepada pihak PT Monzanite San sebagai pelaku tambang untuk melakukan sosialisasi.

"Saya perintahkan tiga camat agar jangan biarkan ada sosialisasi dan baliho terkait tambang," tegasnya.

"Ini saya tegaskan, sebelum ada komunikasi yang jelas kepada pemerintah daerah. Dan kalau ada kepala desa atau orang yang menjadi fasilitator terhadap aktivitas tambang, maka saya akan berikan tindakan," lanjutnya.(*)

Laporan Wartawan Tribunmamasa.com, @sammy_rexta

Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved