PAD Sulsel 2021 Diproyeksi Meningkat 13,11%, Tiga Hal Ini Stimulusnya
Namun secara umum, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan (Bapenda Sulsel) memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2021 di angka Rp 4,61 triliun.
Namun secara umum, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah menargetkan Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 7,47 triliun lebih.
Angka itu turun sekitar Rp 1,5 triliun atau 16,7 persen dibandingkan tahun 2020 di angka Rp 8.978.369.023.052.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel, Andi Sumardi Sulaiman mengatakan, peningkatan proyeksi PAD secara tahunan di angka 13,11 persen yang ditunjang tiga sumber pokok.
"Bersumber dari perjalanan daerah, retribusi daerah, dan hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan akan kembali meningkat setelah pandemi Covid-19," ujar kakak Wakil Gubernur Sulsel itu.
Andi Sumardi menyampaikan, di masa pandemi Covid ini, Pemprov Sulsel melakukan serangkaian strategi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Diantaranya menegakkan sanksi pajak dengan melakukan penagihan pajak oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pengoptimalan aset daerah yang berpotensi menjadi pendapatan asli daerah, intensifikasi pemetaan dan penagihan tunjakan pajak secara door to door, penertiban kendaraan yang akan terus dilakukan sampai akhir tahun 2020, hingga peningkatan SDM aparat pengelola pendapatan daerah.
"Dengan upaya ini, kami berharap bisa capai target atau lebih," katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Bank Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan, Yayat Cadarajat, menyebutkan, upaya pemulihan ekonomi baik nasional maupun daerah, harus dilakukan dengan menggandeng seluruh stakeholder terkait.
"Strategi pemulihan ekonomi membutuhkan seluruh stakeholder," kata Yayat melalui video conference.
Beberapa Lembaga terkait yang ia maksud seperti perbankan dengan melakukan penyaluran dana ke sektor riil serta menjalankan program restrukturisasi kredit dunia usaha yakni UMKM, Korporasi dan Komersial.
Sementara pemerintah, menurut Yayat, dapat melakukan kebijakan fiskal melalui stimulus pajak, belanja negara seperti bantuan social/ subsidi, insentif pajak, subsidi bunga, kompensasi BUMN, pembiayaan melalui penempatan dana perbankan dan investasi.
"Sementara di sektor rill dapat melakukan peningkatan permintaan dalam bentuk konsumsi, investasi, ekspor, dan impor, pengeluaran di sektor produksi dan investasi sektor-sektor ekonomi serta penciptaan lapangan kerja," jelas Yayat.
