Breaking News:

Tribun Wajo

Legislator Kunker ke Bali Saat Terjadi Lonjakan Covid di Wajo, Aktivis: Jangan Sampai Klaster Baru

Aktivis di Kabupaten Wajo, Heriyanto Ardi, cukup menyayangkan sikap legislator Wajo yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

TRIBUN-TIMUR.COM/HARDIANSYAH
Aktivis di Kabupaten Wajo, Heriyanto Ardi 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Di masa pandemi virus corona, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo disorot.

Aktivis di Kabupaten Wajo, Heriyanto Ardi, cukup menyayangkan sikap legislator Wajo yang melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

"Sangat disayangkan anggota DPRD Wajo yang kunker ke luar provinsi di saat pandemi, pasalnya Wajo saat ini kasusnya sangat melonjak," katanya, kepada Tribun Timur, Senin (24/8/2020).

Heriyanto Ardi menambahkan, dengan kunker anggota DPRD Wajo, dikhawatirkan menambah klaster baru penyebaran virus corona di Kabupaten Wajo pasca pulang nanti.

"Jangan sampai pas pulang malah menambah klaster baru penyebaran covid, usai kunker anggota DPRD harus menjalani isolasi mandiri sebelum beraktivitas kembali seperti semula karena ini sangat berisiko," katanya.

Saat ini, lonjakan kasus terkonfirmasi virus corona di Kabupaten Wajo cukup ngeri. Dalam sepekan terakhir, lonjakannya cukup drastis. Tercatat sudah ada 59 kasus.

Sebagaimana diketahui, kunker legislator ke Bali dalam rangka pansus pembentukan Perda. Komisi I DPRD Wajo, telah berangkat pada Minggu (23/8/2020) kemarin.

Selanjutnya, Komisi II, III, dan IV dijadwalkan berangkat pada Rabu (26/8/2020) mendatang.

Menurut Kasubag Humas dan Protokol Setwan DPRD Wajo, Andi Enny Surahmat mengatakan, kunker anggota pansus DPRD Wajo dalam rangka studi terhadap penyusunan perda yang mendesak diselesaikan tahun ini.

"Dalam rangka pansus pembentukan Perda, dan itu harus selesai ini tahun. Badung dipilih karena daerah itu yang menerapkan perda-perda yang akan disusun, kita juga telah survei sebelumnya," katanya.

Sebagaimana diketahui, ada 5 ranperda yang disusun DPRD Wajo, yakni badan usaha milik desa, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pokok-pokok keuangan daerah.

Penyelenggaraan sistem elektronik perizinan dan non-perizinan, dan perubahan kelima atas Perda Kabupaten Wajo nomor 30 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved