Karena Ulah Warga di Maros, Proyek Kereta Api Trans-Sulawesi di Sulsel Terancam, Terungkap di Rapat
Gara-gara ulah warga Maros, proyek kereta Api Trans-Sulawesi di Sulsel terancam, kata Sekretaris Ditjen.
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Edi Sumardi
TRIBUN-TIMUR.COM - Gara-gara ulah warga Maros, proyek kereta Api Trans-Sulawesi di Sulsel terancam, kata Sekretaris Ditjen.
Pembangunan rel kereta api Trans-Sulawesi yang menghubungkan Kota Makassar hingga Kota Parepare, Sulawesi Selatan ( Sulsel ) belum rampung.
Ada satu masalah besar yang jadi penghambat.
Masalah tersebut tak lain adalah pembebasan lahan.
Di Kabupaten Maros, Sulsel, masih ada lahan yang belum berhasil dibebaskan.
Hal tersebut pun membuat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI atau Kemenhub berang.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Zulmafendi mengatakan, jika masalah ini terus berlarut, tak menutup kemungkinann proyek kereta api Trans-Sulawesi dibatalkan di tengah jalan dan anggarannya dialihkan untuk pembangunan jalur di Pulau Jawa.
Zulmafendi menyampaikan ancaman itu saat berada di Kantor Bupati Maros, di Turikale, Maros, Kamis (13/8/2020).
Menurut dia, sangat mudah bagi pemerintah untuk memindahkan lokasi pembangunan rel kereta api ke daerah yang sudah siap untuk menerima pembangunan.
Hanya saja, jika pemindahan segera dilakukan, maka akan mempermalukan Sulsel, khususnya Maros.
"Kalau memang tidak siap, kami bisa saja memindahkan pembangunan rel kereta api ini ke daerah lain," ujarnya saat memimpin rapat terkait pembangunan jalaur kereta api, di Kantor Bupati Maros.
"Dan ini pasti akan mempengaruhi Sulsel. empermalukan Sulsel, karena batalnya pembangunan rel kereta api," lanjut dia mengatakan.
Pembangunan rel kereta api di Sulsel sudah dirancang sejak beberapa tahun lalu.
Namun hingga saat ini pemerintah belum berhasil meyakinkan masyarakat untuk pembebasan lahan.
Dia menitikberatkan khusus di Kecamatan Mandai, Desa Marumpa dan Kelurahan Hasanuddin.
Khususnya di dua desa dan kelurahan ini, masih terkendala pembebasan lahan sebanyak 16 bidang.
Sementara itu, Kepala Balai Perkeretaapian Sulsel Jumardi menambahkan, pemerintah Kabupaten Maros harus mencontoh Kabupaten Pangkep dalam penyelesaian pembebasan lahan.
Dalam persoalan pembebasan lahan ini yang lebih utama adalah administrasi.
"Kabupaten Pangkep juga sebelumnya sempat bermasalah dalam pembebasan lahannya. Hanya saja mereka mampu bergerak cepat dan menitipkan uang pembebasan lahan tersebut di pengadilan. Sehingga pembayarannya dilakukan oleh pengadilan," kata Jumardi.
Sementara itu, Camat Marusu Jufri mengaku, lambannya pembebasan lahan rel kereta api di wilayahnya disebabkan karena adanya oknum yang mempengaruhi warga untuk menolak membebaskan lahannya.
Bahkan kata dia, orang tersebut juga mengaku di-backing oknum aparat.
Dalam rapat penting tersebut, Bupati Maros, Hatta Rahman dikabarkan tak hadir.
Hatta Rahman memilih berangkat ke Jakarta bersama beberapa pejabatnya.
Kabag Protokol Setda Maros, Darmawati yang dikonfirmasi soal tujuan Hatta Rahman ke Jakarta, belum merespon.
Jalur kereta api Trans-Sulawesi adalah jaringan jalur kereta api yang dibangun untuk menjangkau daerah-daerah penting di Pulau Sulawesi.
Jaringan jalur kereta api ini dibangun mulai pada tahun 2015 yang dimulai dari tahap I, yaitu jalur kereta api dari Makassar hingga Parepare.
Proyek perkeretaapian Trans-Sulawesi ditargetkan mencapai panjang 2.000 kilometer dari Makassar ke Manado.
Sasaran dari pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Sulawesi adalah untuk menghubungkan wilayah atau perkotaan yang mempunyai potensi angkutan penumpang dan barang atau komoditas berskala besar, berkecepatan tinggi, dengan tingkat konsumsi energi yang rendah dan mendukung perkembangan perkotaan terpadu melalui integrasi perkotaan di wilayah pesisir, baik industri maupun pariwisata serta agropolitan baik kehutanan, pertanian maupun perkebunan.
Jalur kereta api ini menggunakan lebar sepur 1.435 mm (lebar sepur standar internasional) dan operasionalnya akan dilakukan oleh PT Celebes Railway Indonesia (CRI), sebuah perusahaan patungan yang dibentuk oleh kontraktor pembangunan jalur ini, PT PP.
Peresmian pemasangan rel Jalur kereta api Makassar-Parepare oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan Kemenhub di Kabupaten Barru.
Jalur sepanjang kurang lebih 145 kilometer ini merupakan tahap pertama dari pembangunan jalur kereta api Trans-Sulawesi dari Kota Makassar menuju Kota Parepare.
Proses groundbreaking pembangunan kereta api lintas Makassar-Parepare dilaksanakan pada Senin, 18 Agustus 2014 di Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru.
Pemasangan rel pertama telah dilakukan pada Jumat, 13 November 2015 di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
Pemasangan rel disaksikan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Hermanto Dwiatmoko dan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.
Jalur kereta ini diujicobakan untuk kali pertama pada tanggal 10 November 2017.
Jalur kereta api ini pada awalnya dibangun jalur tunggal, tetapi lahan yang disiapkan dapat dibangun jalur ganda. Jalur ini direncanakan mempunyai 23 stasiun yang akan dibangun sebagai pemberhentian kereta api.
Ke-23 stasiun yang terdapat di jalur ini yaitu:
* Stasiun Tallo (Makassar)
* Stasiun Parangloe
* Stasiun Mandai
* Stasiun Maros
* Stasiun Pute
* Stasiun Lempangan
* Stasiun Pangkajene
* Stasiun Bungoro
* Stasiun Labakkang
* Stasiun Ma'rang
* Stasiun Segeri
* Stasiun Mandale
* Stasiun Tanate Rilau
* Stasiun Barru
* Stasiun Garongkong
* Stasiun Pelabuhan Garongkong
* Stasiun Takalasi
* Stasiun Soppengriaja
* Stasiun Palanro
* Stasiun Malusetasi
* Stasiun Kupa
* Stasiun Lumpue
* Stasiun Soreang.(*)