Alasan Fadli Zon dan Fahri Hamzah Terima Bintang Mahaputra Nararya dari Presiden Jokowi, Kata Istana

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akan memberikan bintang tanda jasa Mahaputra Nararya kepada dua politikus yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

DOK KOMPAS.COM
Politikus Fadli Zon dan Fahri Hamzah akan menerima bintang tanda jasa dari pemerintah. 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi) akan memberikan bintang tanda jasa Mahaputra Nararya kepada dua politikus yakni Fadli Zon dan Fahri Hamzah.

Bintang Mahaputra Nararya adalah Bintang Mahaputra kelas V yang merupakan penghargaan sipil tertinggi yang dianggap berjasa.

Rencana pemberian dari Presiden Jokowi dalam rangka Hari Proklamasi RI tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam akun twitternya @mohmahfudmd, Senin (10/8/2020).

"Dalam rangka HUT Proklamasi RI, Presiden RI akan memberikan bintang tanda jasa kepada beberapa tokoh dalam berbagai bidang. Fahri Hamzah @Fahrihamzah dan Fadli Zon @fadlizon akan mendapat Bintang Mahaputra Nararya. Teruslah berjuang untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara," tulis Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode, akan mendapat bintang jasa tersebut.

"Rakyat 'dianggap' mendapat manfaat atas perjuangan dan jasa mereka."

"Setiap menteri dan pimpinan lembaga negara yang purna tugas satu periode mendapat bintang tersebut," papar Mahfud MD.

Menanggapi hal tersebut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan bahwa pemberian bintang dan jasa dilakukan setelah adanya seleksi oleh tim pemberian tanda jasa.

"Yang pasti ada seleksi, kan ada Tim Pemberian Tanda Jasa," kata Heru kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Heru mengatakan dalam memberikan tanda jasa, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi.

Persyaratan tersebut diseleksi oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK).

"Sekretarisnya (Dewan GTK) pak Sesmil (sekretaris militer). Tentunya (dengan) berbagai persyaratan," katanya.

Berdasarkan surat edaran Dewan GTK yang ditandatangani Sekretaris Militer Mayjen TNU Suharyanto pada 3 Desember 2019, usulan tanda jasa atau tanda kehormatan harus dilakukan peninjauan langsung lampiran klarifikasi dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, usulan tanda kehormatan yang menggunakan uraian jasa agar bersedia dilakukan verifikasi dengan melakukan presentasi oleh calon penerima atau pengusul dan selanjutnya jika diperlukan akan dilakukan peninjauan langsung.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved