Arist Merdeka Sirait Tolak Rencana Nadiem Makarim Buka Sekolah Tatap Muka, Siapa Jamin Kalau Positif

TRIBUN-TIMUR.COM -  Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Siraitdengan tegas menolak wacana sekolah tatap muka.

Hal itu sejalan dengan rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud) membuka belajar tatap muka digelar di sekolah.

• TERNYATA Sekolah Tatap Muka Belum Berlaku untuk PAUD di Zona Hijau dan Kuning, Kapan Mulai?

• AKHIRNYA Pemerintah Bolehkan Sekolah Tatap Muka untuk Zona Kuning Covid-19, Nadiem: Bukan Paksaan

Dilansir TribunWow.com, pemerintah melalui Kemendikbud sebelumnya telah mewacanakan untuk bisa menggelar pembelajaran secara langsung.

Namun kebijakan tersebut tidak lantas berlaku untuk semua sekolah di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa syarat-syarat khusus.

Satu di antara syaratnya adalah untuk sekolah yang berada di daerah dengan status Zona Hijau dan kuning Covid-19.

Meski pun begitu, Arist Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning.

Dirinya menegaskan bukan karena tidak percaya dengan Protokol Kesehatan yang digalakkan oleh pemerintah dan pihak sekolah.

Namun menurutnya, lebih melihat dari sudut pandang siswa, khususnya untuk sekolah dasar yang memiliki sifat masih kekanak-kanakkan.

"Siapa yang menjamin ini? Sekali lagi pertimbangannya adalah dunia anak adalah dunia bermain," ujar Sirait, dalam acara Kabar Siang, Sabtu (8/8/2020).

"Nanti bisa mereka tidak tahu apa yang akan terjadi karena ada temannya yang maskernya lebih baik, pinjam-pinjaman, itu dunia anak," jelasnya.

"Siapa yang menjamin itu? Guru, enggak mungkin, terbatas," tegas Sirait.

"Sekalipun dari 36 ruangan yang biasa dikurangi menjadi 50 persen, itu siapa juga yang akan menanggung itu."

Sirait lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan lebih memilih mempertaruhkan risiko.

Menurutnya, seharusnya peran pemerintah di bidang pendidikan dalam kondisi saat ini adalah memikirkan bagaimana cara efektif.

Terutama untuk memudahkan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online yang tentunya memiliki risiko tertular terbilang rendah.

Termasuk memberikan bantuan-bantuan sarana pendukungnya.

• TERNYATA Sekolah Tatap Muka Belum Berlaku untuk PAUD di Zona Hijau dan Kuning, Kapan Mulai?

• AKHIRNYA Pemerintah Bolehkan Sekolah Tatap Muka untuk Zona Kuning Covid-19, Nadiem: Bukan Paksaan

"Maksud saya adalah bukan berarti kita dengan kebijakan pemerintah itu untuk mengabaikan hak atas pendidikan, tidak,

"Tetapi bagaimana hadirnya pemerintah di dalam sekolah yang non tatap muka itu, seperti orang tua diberikan silabus untuk mengajari anak di rumah dan sebagainya," ungkapnya.

"Internet dibayar, gratis, dan sebagainya," jelasnya Sirait.

"Itu yang harus dilakukan pemerintah, bukan tatap muka itu," pungkasnya.

Nadiem Makarim Segera Luncurkan Kurikulum Darurat: Untuk SD SMP SMA

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebutkan akan meluncurkan kurikulum baru di tengah pandemi Covid-19.

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan Mata Najwa di kanal YouTube Najwa Shihab, Rabu (5/8/2020).

Sebelumnya Nadiem telah menyampaikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat dialihkan untuk membiayai kuota internet bagi guru dan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Setelah meluncurkan kebijakan tersebut, ia mengatakan akan ada kurikulum darurat untuk menanggapi situasi Covid-19.

Awalnya, Nadiem menjelaskan kesulitan yang tengah dihadapi Kemendikbud karena harus mengebut pengerjaan kurikulum baru.

"Satunya lagi yang akan dikeluarkan, bayangkan kita ditantang untuk melakukan revisi kurikulum yang biasanya minimal mau mengubah kurikulum 3 tahun," kata Nadiem Makarim.

"Kita dipaksa melakukannya dalam waktu 3-4 bulan," lanjutnya.

Mendikbud mengonfirmasi kurikulum baru akan segera diluncurkan dalam beberapa hari mendatang.

"Jadi yang baru, alhamdulillah sebentar lagi artinya dalam waktu beberapa hari ke depan kami akan meluncurkan kurikulum Covid, kurikulum darurat," papar Nadiem.

Ia memaparkan perbedaan kurikulum darurat tersebut dengan kurikulum biasa yang digunakan saat pembelajaran tatap muka.

Menurut Nadiem, pada kurikulum baru nantinya sistem penilaian akan lebih ringkas bagi guru.

Selain itu, pembelajaran akan lebih banyak kembali ke kompetensi dasar.

"Di mana semua standar pencapaian yang tadinya sangat merepotkan guru untuk beradaptasi karena dikejar tayang kurikulum, jadi semakin ramping," jelas mantan CEO Gojek tersebut.

"Fokus kepada kompetensi inti dan dasar yang benar-benar fondasi," tambahnya.

Meskipun segera diluncurkan, Nadiem belum mengungkap sebutan bagi kurikulum baru tersebut.

Ia mengonfirmasi kurikulum ini akan diterapkan bagi semua jenjang pendidikan.

"Ada SD, SMP, SMA," terang menteri 36 tahun tersebut.

Presenter Najwa Shihab meminta narasumbernya ini menjelaskan lebih lanjut tentang kurikulum tersebut.

"Pembedanya dengan kurikulum yang sekarang ada di mana?" tanya Najwa.

"Penyederhanaan secara dramatis. Sehingga yang tadinya harus di-cover oleh guru-guru kita sekarang terfokus kepada yang benar-benar esensial," papar Nadiem. (*)