Breaking News:

Kadin Sulsel

Ekonomi Sulsel Terkoreksi, Kadin: Selamatkan UMKM

Perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 122,83 triliun

Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM/ABDUL AZIS
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andry Arief Bulu 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan II-2020 melalui siaran streaming virtual, Rabu (5/8/3/2020).

Perekonomian Sulawesi Selatan berdasarkan besaran Produk  Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 122,83 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 79,81 triliun.

Ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2020 terhadap triwulan II-2019 turun atau kontraksi -3,87 persen (y-on-y).

Pertumbuhan positif hanya didukung oleh 8 (delapan) lapangan usaha, karena lebih banyak lapangan usaha yang mengalami kontraksi.

Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 10,48 persen; diikuti Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,91 persen; Jasa Pendidikan sebesar 6,65 persen dan Real Estate sebesar 4,32 persen.

Untuk lapangan usaha yang mengalami kontraksi mayoritas terjadi pada lapangan usaha yang terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulsel, Andre Arif Bulu mengatakan, turunnya pertumbuhan ekonomi adalah indikator ekonomi sulsel terintegrasi secara nasional.

"Dimana pada saat Q1 economic growt nasional kita dikisaran 2% tapi di Q2 saat ini berada dalam posisi -4,8%, artinya terjadi perlambatan sekitar 6%, data ini boleh dikatakan pada saat Q3 nanti di pastikan akan resesi karena reboundnya akan sulit karena kontraksinya cukup dalam, Sulsel pasti juga akan masuk dalam situasi resesi ini," kata Andre, Kamis (6/8/2020).

Ia pun menganggap cara pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi Sulsel yakni dengan menyelamatkan
pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sulsel, melalui skema program kredit murah, relaksasi dan rescheduling kredit yang sementara berjalan.

"Berikan fasilitasi kemudahan akses pasar domestik untuk produk-produk hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, dan terakhir tentu penyerapan dana pekerjaan proyek-proyek pemerintah melalui APBD APBN yang tidak masuk dalam program refocusing covid-19," katanya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved