Pasar Tak Difungsikan, GMNI Tagih Janji Dinas Perdagangan Bantaeng

Sejumlah anggota GMNI datang untuk menagih janji untuk membuka pasar di Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke

Penulis: Achmad Nasution | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/ACHMAD NASUTION
Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, Meyriani Madjid, saat dikonfirmasi di ruangannya, Senin, (3/8/2020). 

TRIBUNBANTAENG.COM, BANTAENG - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bantaeng mendatangi Kantor Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Bantaeng, Senin, (3/8/2020).

Sejumlah anggota GMNI datang untuk menagih janji untuk membuka pasar di Kelurahan Tanah Loe, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng.

"Tertanggal 09 Maret 2020 sempat dinas terkait yang diwakili kepala bidang dan kepala seksi berjanji dihadapan salah satu wartawan media online bahwa dalam jangka waktu dekat paling telat bulan maret-april akan difungsikan pasar rakyat, hanya secara bertahap," kata salah satu anggota GMNI, Ammar saat menyampaikan pendapatnya, Senin, (3/7/2020).

Menurutnya, pembangunan pasar itu menelan anggaran yang cukup fantastis yakni sekitar Rp 3 miliar melalui dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng.

Pengerjaannya yang telah lama selesai dan diklaim telah rampung 100 persen namun sampai hari ini tak kunjung difungsikan.

Sehingga, kata Ammar, sama sekali tak memenuhi maksud dan tujuan pembangunan dari pasar itu.

"Hingga hari ini memasuki bulan agustus sama sekali belum ada tanda-tanda pasar itu akan difungsikan," jelasnya.

Oleh karena itu, ia mendesak Dinas Koperasi UKM Dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng agar transparan terkait pembangunan Pasar rakyat di Kelurahan Tanah Loe.

Ia juga meminta kepastian waktu, kapan pasar tersebut akan bisa difungsikan sebagaimana
mestinya oleh masyarakat sekitar.

Karena janji tak kunjung ditepati, ia juga meminta agar Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang telah ingkar janji dicopot dari jabatannya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng, Meyriani Madjid, menjelaskan, pembangunan pasar telah selesai pada Desember 2019.

Namun, setelah selesai tidak langsung difungsikan karena dalam masa pemeliharaan selama enam bulan.

"Pasar itu selesai Desember 2019 karena ada masa pemeliharaan 6 bulan, baru pada bulan Juni 2020 selesai FHO (Serah terima akhir pengerjaan)," katanya.

Setelah selesai masa pemeliharaan, kata dia, sudah dilakukan pendaftaran calon pemanfaat yang perioritaskan kepada masyarakat setempat.

Akan tetapi, setelah pendaftar baru sebanyak 17 orang, warga yang masih mengklaim lahan pasar itu adalah miliknya mengajukan gugatan ke pengadilan.

"Kita sudah berproses untuk pendaftaran calon pemanfaat tapi baru 17 pendaftar terus itu pemilik lahan memasukkan gugatan pengadilan terkait lahannya," ujarnya.

Sehingga, dengan adanya gugatan itu proses untuk segera memfungsikan pasar dihentikan sementara, karena menunggu putusan inkrah dari pengadilan.

"Jadi kendalanya belum ada inkrah dari pengadilan," tuturnya.

Sumber: Tribun Timur
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved