Breaking News:

Tribun Mamuju

Ini Kendala Dihadapi KPU Mamuju Saat Pemutakhiran Data, Ada Warga Belum Miliki KTP

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengatakan, progres Coklit cukup menggembirakan di pertengahan masa kerja PPDP yang akan berakhir 13 Agustus.

nurhadi/tribunsulbar.com
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Progres Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilakukan Petugas dan Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP) KPU Mamuju, hampir rampung.

Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengatakan, progres Coklit cukup menggembirakan di pertengahan masa kerja PPDP yang akan berakhir 13 Agustus.

Progresnya bahkan sudah mendekati 70 persen di 101 desa dan kelurahan di Mamuju.

"Bahkan ada kecamatan yang sudah rampung. Cuman karena akses jaringan yang menghambat pelaporannya," kata Hamdan kepada Tribun, Rabu (29/7/2020).

Hanya saja, kata Hamdan, dalam Coklit tersebut PPDP masih banyak menemukan warga yang belum memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP Elektronik.

Terutama yang bermukim di desa terpencil di Kalumpang, seperti Sandapang dan Karataun.

Pihaknya tak mungkin menyuruh warga tersebut mengurus KTP dan KK di kota Mamuju, karena biaya perjalanan dari desa mereka ke kota Mamuju terbilang tinggi.

"Ojek dari desanya saja ke ibu kota kecamatan Kalumpang sampai Rp 500 ribu. Kalau ke kota biayanya pasti lebih tinggi. Itu menjadi kendala dari PPDP. Tapi kami perintahkan catat saja dulu. Supaya kami bisa tindak lanjuti ke Disdukcapil Mamuju,"ujar Hamdan.

Sementara Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin mengatakan, pihaknya dari awal selalu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan yang dilaksanakan oleh KPU.

"Untuk penyelenggaraan pilkada ini kami hanya mampu melakukan pengawasan partisipatif di masyarakat, dengan melibatkan LSM pemantau, pada pilkada Mamuju," ucapnya.

Rusdin menuturkan, tanggung jawab Bawaslu cukup berat karena harus mengawasi seluruh pihak yang terlibat pada pelaksanaan pilkada pelaksana peserta dan pemilih.

"Dimana KPU hanya menjalankan tekhnis pelaksanaan, sementara Bawaslu itu pengawasan di semua pihak,"tuturnya.(tribun-timur.com).

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved