Breaking News:

Tribun Business Forum

Butuh Sinergitas Pemerintah dan Pengusaha Agar Perekonomian kembali Kuat

Hampir semua sektor mengalami gangguan roda bisnisnya, termasuk industri perhotelan dan properti.

TRIBUN-TIMUR.COM/HASIM ARFAH
Tribun Business Forum seri #8 melalui jaringan virtual di channel YouTube dan Facebook Tribun Timur, Kamis (23/7/2020). 

 Butuh Sinergitas Pemerintah dan Pengusaha Agar Perekonomian kembali Kuat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR  – Pandemi Covid-19 menghantam ekonomi secara global.

Hampir semua sektor mengalami gangguan roda bisnisnya, termasuk industri perhotelan dan properti.

Hal ini terungkap dalam bincang virtual Tribun Business Forum seri #8 melalui jaringan virtual di channel YouTube dan Facebook Tribun Timur, Kamis (23/7/2020).

Mengangkat tema "Relaksasi Pajak untuk Pengusaha, Adakah?", hadir sebagai narasumber Komisaris Utama IMB Group Andi Idris Manggabarani, Ketua DPD Apersi Sulsel Yasser Latief, dan Ketua Bapenda Kota Makassar Irwan R. Adnan.

Idris Manggabarani yang mempunyai beberapa unit usaha lintas sektor tak menampik pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama 4 bulan terakhir betul-betul merepotkan roda bisnisnya.

"Hampir semua sektor terpuruk. Kondisi sekarang tak sama tahun 1998 (saat krisis moneter), yang lalu terpuruk ekonomi orang tetap bisa leluasa kemana-mana, sekarang terpuruk ekonomi, tapi orang terkurung (ruang gerak terbatas) karena pandemi," kata Idris.

Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sulawesi Selatan AM Idris Manggabarani
Ketua Dewan Penasehat Partai Gerindra Sulawesi Selatan AM Idris Manggabarani (abd azis/tribun-timur.com)


Agar pemasaran produk lancar, berbagai inovasi coba dilakukan.

Termasuk pemasaran via Dalam jaringan (Daring).

Para pengusaha, lanjut Idris, tak akan pernah menyerah dengan keadaan, apalagi bisnis mereka juga menyangkut hajat hidup banyak orang yang bekerja sebagai karyawan.

“Tapi kami butuh dukungan. Dukungan terutama dari institusi pemerintah. Ada kala birokrasi yang tak peka dengan pendapatan usaha. Saya mendapati pejabat yang tak mau tahu (kondisi bisnis yang sedang terpuruk), padahal pendapatan daerah itu juga dari pengusaha," katanya.

Sementara lanjut Idris, pemerintah juga terus meminta pengusaha agar tak menghentikan roda bisnis, sayangnya lebih banyak rugi ketimbang untung.

Ia mencontohkan unit bisnis propertinya melalui bendera IMB Group. Idris mengatakan, dalam kondisi sekarang, produk hunian telah dijual murah tapi tak ada pembeli.

"Kami tak berharap untung untuk satu tahun ini. Sekarang, dalam kondisi begini dalam capital gain semua turun, (target) keuntungan semua diturunkan. Maka seharusnya ada niat dan dukungan untuk pengusaha. Senjata utama untuk menjalankan ekonomi ada di pemerintah," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Apersi Sulsel, Yasser Latief juga tak menampik bisnis sektor properti ikut terdampak.

Ia menganggap pandemi ini ibarat badai kedua untuk Apersi yang banyak bergerak di sektor rumah subsidi setelah keterbatasan kuota (subsidi).

Pandemi membuat perbankan memperketat pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR).
"Sampai saat ini kita hanya menjual 25 persen dari 15 ribu target penjualan," katanya.

Terkait relaksasi pajak, Yasser meminta adanya diskon untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Ini sangat membantu user, dan semua yang lain akan ikut bergerak. Kami tak hanya dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan tapi jangan semua dibebankan ke pengusaha," katanya.

Apalagi untuk sektor properti, ada sekitar 71 lini bisnis yang ikut terkait.

"Sehingga, jika sektor properti bergerak dengan baik, maka banyak usaha yang juga ikut bergerak. Dan sudah betul memang kita memerlukan pula relaksasi pajak," katanya.

Ketua DPD Apersi Sulsel, Yasser Latief.
Ketua DPD Apersi Sulsel, Yasser Latief. (Yasser Latief)

Melalui Perda

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan menyebut BPHTB sulit berubah karena harus sesuai dengan perundang-undangan.

"Bisa berubah tapi melalui Perda (Peraturan daerah), dan itu harus memerlukan persetujuan dewan. Tapi, tak ada yang tak mungkin," katanya.

Irwan juga meminta para pelaku usaha terus melalukan inovasi agar roda bisnis tetap berjalan baik. Semisal industri perhotelan membuat event namun harus mengedepankan protokol kesehatan. “Butuh sinergitas semua pihak untuk mensiasati situasi saat ini, “ bebernya. (*)

92 Persen dari Pajak

Irwan Adnan tak menampik pendapatan utama Kota Makassar berasal dari pajak.

Halaman
12
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ilham Mulyawan Indra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved