Breaking News:

DPRD Mamasa

Legislator PPP Tetap Tolak LKPJ Pemkab Mamasa

Pasalnya, pada rapat paripurna yang berlangsung kemarin di ruang paripurna DPRD Mamasa, Reskianto secara pribadi

TRIBUN TIMUR/SEMUEL
Reskianto Taula'bi Kia Anggota DPRD Mamasa Fraksi PPP 

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Sikap Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Reskianto Taula'bi Kia terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI berlanjut.

Pasalnya, pada rapat paripurna yang berlangsung kemarin di ruang paripurna DPRD Mamasa, Reskianto secara pribadi menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Sikap penolakan Reskianto terhadap LKPJ Pemda itu, di latar belakangi tidak diserahkannya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bapadan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh pihak eksekutif pada rapat sebelumnya.

Padahal kata Reskianto, berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 320 dan PP 12 tahun 2019 Pasal 194, Pemda harus menyerahkan LKPJ, APBD Tahun 2019 dengan melampirkan LHP dari BPK.

Namun hingga pada Rapat Paripurna pendapat akhir Fraksi terhadap LKPJ 2019 yang digelar, Rabu 22 Juli 2020 kemarin, pihak eksekutif tidak memberikan LHP kepada legislatif untuk dijadikan acuan dalam menindaklanjuti hasil temuan dari BPK.

"Untuk apa kita bahas kalau dokumen yang berkaitan dengan kinerja pemerintah tidak ada," tegas Reskianto Taula'bi Kia, ketika dikonfirmasi Kamis (23/7/2020) siang tadi.

Sebelum sampai pada rapat paripurna, sebelumnya Reskianto menyoal hal ini, lantaran dianggap penting untuk diketahui.

Namun, pada saat Badan Anggaran (Banggar) DPRD menggelar rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Mamasa, membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019, LHP tak diserahkan. Ia pun memilih Wolk Out (WO) dari pembahasan tersebut.

Selaku Anggota Dewan Reskianto menganggap, berhak untuk mendapat dan mengakses data tersebut.

Berkali-kali ia meminta kepada pihak eksekutif, namun tidak diindahkan. Bahkan, tidak diberikan ruang untuk mengakses data tersebut.

"Percuma kita jadi anggota dewan kalau begini, tidak diberikan ruang untuk mengawasi kinerja pemerintah," kata Reskianto melampiaskan kekesalannya.

Reskianto menjelaskan, dalam hasil rapat internal Fraksi Gabungan Persatuan Pembangunan Indonesia Raya, hanya dia yang bersikeras untuk menolak pembahasan tersebut.

Dengan alasan, untuk memberikan pembelajaran terhadap Pemda agar tidak terus menerus bersikap demikian.

"Kita tidak sewenang-wenang menolak, tetapi untuk memberikan efek jera bagi Pemda," pungkasnya.

Secara pribadi, Rekianto menegaskan menolak LKPJ tersebut untuk dijadikan Peraturan Daerah, namun secara kelembagaan, Fraksi PPP menyetujui.

Penulis: Semuel Mesakaraeng
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved