Breaking News:

2.267 Ton Stok Pupuk Urea Subsidi Siap untuk Sulawesi Barat

Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah

HANDOVER
Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat periode bulan Juli 2020 dinyatakan aman. 

TRIBUN-TIMUR.COM - Dalam memaksimalkan penyaluran dan pemenuhan kebutuhan petani terhadap pupuk Urea bersubsidi di provinsi Sulawesi Barat, Pupuk Kaltim memastikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi di Sulawesi Barat periode bulan Juli 2020 dinyatakan aman.

Dipaparkan dalam rilisnya Senin (20/7/2020), hingga 16 Juli 2020, Pupuk Kaltim telah menyalurkan 1.821 ton pupuk Urea subsidi ke berbagai kabupaten di Sulawesi Barat atau sekitar 75% dari alokasi 2.419 ton urea subsidi periode Juli 2020, yang ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Hal ini dipertegas oleh Superintendent Pemasaran Wilayah Sulawesi 2 Mardani, bahwa penyaluran pupuk subsidi di Sulawesi Barat sudah mulai dilakukan sejak terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 dan perbaruannya Nomor 10 Tahun 2020.

Misalnya di Kabupaten Pasangkayu, urea subsidi yang telah disalurkan sebanyak 4.355 ton atau 84% dari alokasi 5.155 ton, Kabupaten Mamuju sebanyak 3.978 ton atau 79% dari alokasi 5.003 ton, serta kabupaten lainnya yang penyaluran pupuknya juga banyak yang melebihi dari target alokasi yang telah ditetapkan Pemerintah.

”Kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Daerah dan Kementerian Pertanian untuk dapat dilakukan realokasi pupuk per kabupaten maupun per provinsi selagi alokasi masih ada supaya penyaluran pupuk lancar,” kata Mardani.

Sementara berdasarkan data stok gudang Pupuk Kaltim di Sulawesi Barat, telah tersedia stok pupuk sebanyak 2.267 ton, jauh di atas ketentuan stok minimal yang sebesar 1.209 ton.

Perusahaan berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan petani dan kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di daerah, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang menjadi dasar dalam penyaluran pupuk bersubsidi.

“Stok kami banyak dan memang disiapkan sebagai langkah antisipasi dalam musim tanam selanjutnya,” terang Mardani.

Mardani juga menjelaskan bahwa sesuai Permentan Nomor 1 Tahun 2020, penyaluran pupuk bersubsidi ke petani harus menggunakan E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Hal ini merupakan inovasi yang dikembangkan Kementerian Pertanian, dimana tahun sebelumnya hanya menggunakan RDKK manual.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Ina Maharani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved