Tribun Bulukumba
Tak Kompak, Dua Kades Hadiri Rapat Pansus BLT Dana Desa di DPRD Bulukumba
Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Kahayya Ahmad dan Kades Balibo Hj Darmawati. Dua kades ini berasal dari Kecamatan Kindang.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Sudirman
lihat foto
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dua kepala desa di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), mendapat apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba.
Mereka adalah Kepala Desa (Kades) Kahayya Ahmad dan Kades Balibo Hj Darmawati. Dua kades ini berasal dari Kecamatan Kindang.
Keduanya mendapat apresiasi karena secara kooperatif menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, di ruang paripurna DPRD Bulukumba, Rabu (15/7/2020).
”Kedua kepala desa ini harus diapresiasi, mereka pemerintah desa harapan kita kedepan. Hadirnya keduanya menunjukkan mereka kades yang berintelektual dan mampu melihat kondisi saat ini,” kata Legislator Nasdem Bulukumba, H Syarifuddin.
Ungkapan apresiasi Syarifuddin tersebut disambut tepuk tangan oleh anggota DPRD lainnya.
Pasalnya, sebelumnya, ratusan kades menyampaikan penolakan pembentukan pansus tersebut.
Mereka menilai, DPRD terlalu jauh mencampuri 'dapur' pemerintah desa.
Penolakan pansus, kata Syarifuddin oleh kades lainnya, seharusnya tidak perlu berlebihan.
Pasalnya, DPRD Bulukumba hanya ingin mencocokan data penerima bantuan dan mencari solusi, terkait keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan.
”Seluruh anggota DPRD tidak punya niat negatif sedikitpun, semuanya positif, kades adalah mitra kita, kita tidak mau mereka menjadi korban yang selalu disalahkan warga kalau demo kesini, dituduh menyelewengkan anggaran bantuan,” tambah Syarifuddin.
Kades Balibo, Hj Darmawati yang hadir mengaku, saat ini banyak warganya yang belum mendapatkan bantuan.
Hal tersebut karena terbatasnya anggaran yang diperuntukkan untuk warga yang terdampak Covid-19.
”Ada sekitar 60 KK yang belum dapat, semoga di rapat pansus ini ada solusi untuk mereka yang belum mendapatkan bantuan,” harap Darmawati.
Sekadar diketahui, Kades Bontonyeleng, Andi Baso Maurawali, adalah satu dari ratusan kades di Bulukumba yang dengan tegas menolak Pansus BLT Dana Desa, yang dibentuk DPRD Bulukumba.
Menurut Opu, sapaannya, pembentukan pansus yang dilakukan oleh DPRD Bulukumba sangat tidak ada urgensinya.
