Kades Ramai-ramai Tolak Pansus, Legislator Golkar Bulukumba: Jika Benar, Tak Perlu Risih

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Aksi penolakan kepala desa (Kades) di Bulukumba, terhadap Panitia Khusus (Pansus) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, yang dibentuk DPRD Bulukumba, menjadi perbicangan hangat saat ini.

Pasalnya, ratusan kepala desa mendatangi kantor DPRD Bulukumba, Senin (13/7/2020) kemarin.

Mereka menyampaikan pernyataan penolakannya, di depan Ketua DPRD Bulukumba H Rijal dan anggota DPRD lainnya, yang berada di dalam ruang rapat paripuna.

DPRD disebut terlalu jauh mencampuri urusan pemerintahan desa (Pemdes), padahal mereka telah melaksanakan ketentuan sebagaimana yang di atur oleh Kemendes.

Sementara DPRD Bulukumba sendiri mengaku membentuk pansus, karena banyaknya laporan atau aspirasi masyarakat yang masuk.

Mereka mempertanyakan transparansi distribusi BLT yang berasal dari dana desa di 10 kecamatan di Bulukumba.

"Apa urgensinya sehingga dibentuk pansus BLT? Sama sekali tidak ada. Tidak ada kejadian luar biasa. Tidak ada kejadian krusial yang berdampak luas ke masyarakat," kata Kepala Desa Bontonyeleng, Andi Baso Mauragawali.

Pansus tersebut, lanjut adik bupati Bulukumba itu, ia nilai tidak relevan.

Olehnya, ia menegaskan, bahwa pihaknya tak akan menghadiri pertemuan dengan DPRD selama dipanggil dalam bentuk pansus.

Legislator Golkar, Juandy Tandean, Selasa (14/7/2020), meminta para kepala desa untuk tetap tenang.

Pasalnya, pansus ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamatkan oleh undang-undang.

"Jika anda benar, tak perlu risih. Hanya orang bersalah yang takut diawasi," kata Juandy.

Olehnya Juandy berharap, agar para kepala desa bisa kooperatif.

Pasalnya, aksi kepala desa menolak pansus hanya membuat masyarakat semakin curiga. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi