Breaking News:

Tribun Sulbar

Gubernur Sulbar Minta Perbankan Sama-sama Komitmen Kawal Pemberantasan Korupsi

Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta agar perbankan untuk sama-sama komitmen mengawal pemberantasan korupsi.

TRIBUN-TIMUR.COM/NURHADI
Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar saat Rakor percegahan korupsi sektor perbankan secara virtual antara OJK, Bank Sulselbar dan Pemda se Sulselbar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar meminta agar perbankan untuk sama-sama komitmen mengawal pemberantasan korupsi.

Hal itu disampaikan Gubernur Ali Baal Masdar saat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi sektor perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Sulselbar, Jumat (10/7/2020).

"Sebagai bentuk dan komitmen Pemprov Sulbar dalam pencegahan korupsi, terkait pengelolaan keuangan daerah, telah melakukan kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam beberapa hal, diantaranya menerapkan pencairan dana kas umum daerah melalui sistem SP2D online, transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara menggunakan aplikasi elektronik transaksi non tunai,"kata Ali Baal Masdar.

Tak hanya itu, pembayaran pajak kendaraan bermotor juga melalui aplikasi elektronik samsat online nasional dan samsat lokal Sulbar, pembayaran pajak retribusi daerah secara non tunai, pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik dan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan terintegrasi.

"Itu merupakan program inovasi daerah yang dilakukan oleh Bank Sulselbar, sehingga perlu dorongan penuh baik dari kabupaten maupun provinsi. Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, perlu dukungan perbankan dengan aplikasi online atau sistem pajak online,"ujar mantan Bupati Polman itu.

Dalan rakor tersebut, Ali Baal tidak lupa menyampaikan apresiasinya kepada tim Korsup pencegahan korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulbar bersama OJK.

"Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah ataupun instansi yang rentan terhadap korupsi,"ucap Ali Baal. (tribun-timur.com)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved