Pemkab Mamuju Raih WTP Tiga Tahun Berturut-turut

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Pemerintah Kabupaten Mamuju kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

Capaian ini diraih Pemkab Mamuju tiga kali berturut-turut sejak tahun 2017 di bawah kepemimpinan Habsi Wahid-Irwan SP Pababari.

Penyerahan LHP berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulbar Jl Abd Malik Pattana Endeng, oleh Kepala BPK Muh Toha Mustafa kepada Bupati H Habsi Wahid, Kamis (9/7/2020).

Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Barat, Muhamad Toha Arafat menyampaikan, pemeriksaan atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamuju, yang didasarkan pada empat kriteria.

"Pertama kesesuaian dengan standar akutansi pemerintah. Kedua, kecukupan pengungkapan.Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku. Ke empat, efektivitas pengendalian intern," ujarnya.

Meski masih terdapat beberapa catatan yang mesti ditindaklanjuti, namun Arafat tetap mengapresiasi keberhasilan Pemkab Mamuju dalam menyajikan laporan keuangannya.

"Kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju beserta seluruh jajarannya, kami mengucapkan selamat atas kerja keras dan keseriusan yang dilakukan dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah sehingga tahun ini bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian," tuturnya.

"Semoga hal ini dapat menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tetap menjaga komitmen dan berbuat lebih baik lagi dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Daerah pada masa-masa yang akan datang," sambungnya.

Habsi Wahid berharap raihan tersebut tidak lantas membuat jajaran Pemkab Mamuju berbangga diri melainkan dapat menjadikan sebagai motivasi agar bekerja lebih keras lagi.

Ia tak lupa menyampaikan terima kasih kepada jajaran BPK RI perwakilan Sulbar atas arahan dan bimbingan yang dilakukan selama ini sehingga pemerintahan yang dipimpinnya dapat senantiasa on the track utamanya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah.

"Raihan ini adalah buah dari kekompakan dan kerja keras semua OPD dan staf yang telah bahu-membahu melakukan semua apa yang telah diarahkan, disamping itu kehadiran DPRD selaku mitra pemerintah dalam melakukan pengawasan telah berjalan cukup baik sehingga membuahkan hasil yang terbilang sangat memuaskan," tuturnya.

Dikatakan, capaian opini WTP biasanya akan mendapat reward dari pemerintah pusat berupa dana insentif daerah manakala kelengkapan administrasi pendukung lainnya mampu disajikan dengan baik.

Olehnya ia meminta semua OPD teknis dapat bekerja cepat agar hal tersebut dapat diwujudkan.(*)