Breaking News:

Penjelasan Kenapa Putusan Mahkamah Agung Tak Bisa Batalkan Kemenangan Jokowi-Maruf di Pilpres 2019

"MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK ( Mahkamah Konstitusi ) itu final dan mengikat"

DOK KOMPAS.COM
Surat suara Pilpres 2019. Mahkamah Agung atau MA kabulkan gugatan soal Pilpres, gimana hasil Pilpres 2019 dan nasib Jokowi - Maruf Amin? Untungkan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Setelah Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan uji materi tentang materi penetapan calon terpilih dalam Pemilu, yang diajukan Rachmawati Soekarnoputri, banyak yang bertanya bagaimana hasil Pilpres 2019?

Apakah berubah?

Berikut ini penjelasan kenapa keputusan MA tidak dapat mengubah hasil Pilpres 2019

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan Mahkamah Agung (MA) No. 44 P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo- Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

"Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu final dan mengikat," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019).
Kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, saat ditemui di kantornya, Kasablanka Office Tower, Jakarta, Jumat (12/7/2019). ((KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO))

"Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," lanjut dia.

 Selain itu, lanjut Yusril, putusan MA baru diproses pada 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Dengan demikian, putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan, sehingga tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang.

Yusril mengatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu.

Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

Halaman
1234
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved