Breaking News:

Pilwali Makassar

KPU Makassar Minta Teknis Rapid Test ke Pj Wali Kota, Tambahan Anggaran?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar mengonfirmasi pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy.

TRIBUN-TIMUR.COM/MUH FADHLY ALI
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar mengonfirmasi pertemuan dengan Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Selasa (7/7/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Gunawan Mashar mengonfirmasi pertemuan dengan Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin, Selasa (7/7/2020).

"Pertemuan tadi adalah silaturrahmi pertama kami dengan PJ Wali Kota Makassar yang baru, sekaligus kami membawa dua isu sebagai bahan koordinasi," kata Gun sapaan karibnya.

Isu pertama, lanjut dia, meminta dukungan Pemkot Makassar terkait rencana KPU Makassar melakukan rapid test terhadap petugas Ad hoc.

"Calon PPDP (Petugas Pemuktahiran Data Pemilih) yang akan ditetapkan, dan juga PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara)," ujarnya.

"Penganggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), tapi kami butuh dukungan teknis untuk pelaksanaan rapid," katanya.

Selain itu, KPU Makassar menginformasikan ke Pj Wali Kota mengenai kebutuhan tambahan anggaran Pilwali Makassar yang masih kurang.

"Hasil terakhir pencermatan Rp 6,2 miliar. Prinsipnya, Pak Wali memberi dukungan ke kami. Demi terlaksananya pemilihan wali kota dan wakil wali Kota Makassar 2020," ujarnya.

Namun terkait tambahan anggaran belum ada kata deal antara KPU Makassar dengan Pj wali kota.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar sudah emmpat kali menghadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar terkait penambahan anggaran Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Makassar.

Penambahan awal sekitar Rp 15,6 miliar diminta dicermati, turun Rp 11 miliar disuruh cermati lagi menjadi Rp 6,8 miliar kembali lagi disuruh cermati, diturunkan lagi menjadi Rp 6,2 miliar.

Angka tersebut belum final, kembali belum ada kata sepakat. KPU Makassar pun menggelar jumpa pers di Horel Arthama Jl Haji Bau Makassar, Rabu (1/7/2020) sore.

Komisioner KPU Kota Makassar, Endang Sari mengungkapkan, pada asistensi keempat dengan Bappeda. Ada beberapa yang dikurangi dan ada yabg dihilangkan. Salah satu dihilangkan yakni debat publik.

"Jika debat publik dihilangkan, akan berdampak pada kualitas Pilwali Makassar, karena melalui debat publik masyarakat bisa mengetahui apa visi-misi calon dan masyarakat bisa memberikan penilaian tersendiri,” kata Endang.

"Ada sudut pandang berbeda antara KPU dan Bappeda. Kami tegaskan usulan yang lain bisa didiskusikan, namun mengilangkan hal yang substansial dari pilkada, kami tidak bisa bertoleransi dengan hal tersebut," jelasnya.(*)

Laporan Wartawan tribun-timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved