Breaking News:

Kasus Suap Pejabat

Hakim Belum Siap Bacakan Putusan, Sidang Kasus Suap Kadis Perumahan Jeneponto Ditunda

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan perkara batal membacakan putusan terhadap terdakwa atas dugaan menerima suap.

Hakim Belum Siap Bacakan Putusan, Sidang Kasus Suap Kadis Perumahan Jeneponto Ditunda
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jeneponto, Saud Malatua

TRIBUN-TIMUR. COM, MAKASSAR - Sidang pembacaan putusan terhadap Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Jeneponto, Ashari Buang ditunda, Selasa (07/7/2020).

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyidangkan perkara batal membacakan putusan terhadap terdakwa atas dugaan menerima suap.

Terdakwa terima suap pada pengadaan lahan untuk pembangunan Industrialisasi Garam Rakyat (Garam Farmasi) di Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, pada tahun anggaran 2017.

"Informasi dari paniterannya sidang hari ini ditunda," Kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Jeneponto, Saud Malatua kepada tribun ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (07/07/2020).

Menurut Saud sidang akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda sama yakni pembacaan putusan.

Sebelumnya Ashari Buang dituntut dua tahun enam bulan penjara. Ia dituntut bersama dengan Sudirman Nongko seorang warga

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jeneponto, Saud Malatua di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (19/5/2020).

Selain pidana penjara, kedua terdakwa dibebankan membayar denda Rp 50 juta. Jika tidak mampu bayar maka diganti 2 bulan kurungan.

Untuk diketahui, Ashari diduga menerima suap senilai Rp 200 juta dari Sudirman selaku pemilik tanah yang dibebaskan untuk lokasi industri garam.

Ashari pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Industrialisasi Garam Rakyat (Garam Farmasi) Tahun Anggaran 2017.

Atas perbuatanya terdakwa diancam pidana sesuai dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terdakwa juga dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 12 B ayat (2) dan Pasal 12 G atau pasal 5 ayat 2 serta pasal 11 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved