Dilema Menpan RB Soal Pemangkasan ASN yang Tidak Produktif

TRIBUN-TIMUR.COM - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana akan mjemnagkas ASN atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengungkapkan, pihaknya masih sulit melakukan pemangkasan 20 persen  ( PNS) yang tidak produktif.

Bagaimanapun, pemangkasan ini akan berdampak terhadap anggaran negara.

"Secara birokrasi tujuan penyederhanaan reformasi birokrasi endingnya efektivitas dan efisiensi anggaran.

Kita enggak bisa pak memberhentikan 1.6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).

Tjahjo mengungkapkan, meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar reformasi birokrasi ini segera diselesaikan dengan target hingga akhir tahun 2020, namun hal itu tetap sulit direalisasikan.

"Kecuali memang dia minta pensiun dini atau ada program pensiun dipercepat, tapi kan menyangkut anggaran juga.

• Berani! John Kei Surati Jokowi hingga Mau Temui Presiden Gara-gara Hal ini

• Prakiraan Cuaca Selasa 7 Juli 2020, Waspada Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Wilayah Berikut

Reformasi birokrasi itu ujungnya menyangkut 1,6 juta (PNS)," ucapnya.

Meskipun demikian, Tjahjo menuturkan pihaknya akan mencoba melakukannya secara bertahap sesuai arahan visi dan misi Presiden.

"Desember nanti kita berharap, yang eselon III, IV, V itu sudah clear. Mengubah pola pikir dari jabatan struktural ke fungsional.

Itu secara prinsip bisa. Termasuk Kementerian Agama yang satkernya mencapai puluhan ribu, camat, atau lurah," ujarnya.

Dia juga menyebut, hingga Juni ini telah dilakukan reformasi birokrasi sebesar 60 persen.

• Berani! John Kei Surati Jokowi hingga Mau Temui Presiden Gara-gara Hal ini

• Prakiraan Cuaca Selasa 7 Juli 2020, Waspada Hujan Deras Disertai Angin Kencang di Wilayah Berikut

Tjahjo juga menegaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah tidak lagi membuka kesempatan CPNS untuk mengisi jabatan administrasi.

"Juni ini sudah jalan 60 persen (reformasi birokrasi). BKN sudah tidak terima CPNS tenaga administrasi," ucapnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan usai pelantikan terpilihnya kembali Joko Widodo sebagai Presiden periode kedua menegaskan bahwa dirinya akan mengurangi dua level eselon dari sebelumnya empat eselon seperti saat ini.

"Saya minta untuk disederhanakan jadi dua level saja. Diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, kompetensi," kata dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menpan RB Curhat soal Sulitnya Pangkas PNS yang Tak Produktif",