Orangnya SBY Ini Ternyata Punya Kebiasaan Suka Minta Jatah CSR di BUMN, Pernah Juga ke Kantor Ahok

TRIBUN-TIMUR.COM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR terang-terangan meminta dilibatkan dalam kegiatan CSR BUMN.

Permintaan itu dinilai menurunkan citra DPR.

Akibatnya, Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) diminta turun tangan.

Permintaan yang dilontarkan itu terjadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII dengan perusahaan pelat merah sektor tambang pada Selasa (30/6/2020) lalu

• Maksud Dibalik Kata Kapolri Idham Azis Goblok? Apa Selama Ini Tak Dianggap Pimpinan Instansi Polri?

Dan dinilai tidak etis juga mencoreng kehormatan dewan.

"Ini minta jatah, ini sudah keterlaluan," kata peneliti dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Yusfitriadi dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).

Koordinator Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menilai, permintaan itu hanya semakin menurunkan citra DPR di hadapan publik.

Terlebih, permintaan itu disampaikan secara terbuka di dalam sebuah forum resmi DPR.

"Pemintaan anggota DPR mengenai CSR seharusnya sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi MKD memanggil anggota DPR tersebut," kata Ray seperti dilansir dari Kompas.tv.

Ia menambahkan, meski saham BUMN dimiliki oleh pemerintah, BUMN bukanlah bagian dari entitas pemerintah.

Selain itu, tidak dibenarkan juga di dalam UU, anggota DPR meminta untuk dilibatkan dalam kegiatan CSR.

"Tidak ada dasar bagi mereka dalam mengelola CSR yang dilakukan BUMN, anggota DPR tidak berkaitan dengan penyaluran CSR oleh BUMN," ujar Ray.

"Ini permintaan yang sangat tidak etis. Ini akan memperburuk martabat anggota dewan. CSR ini milik rakyat bukan anggota DPR," imbuh dia.

Awal permintaan CSR

Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR RI bersama Holding Pertambangan BUMN pada Selasa (30/6/2020) diwarnai ketegangan.