TPID Sulampua
Pimpinan Wilayah Sulampua Sepakat Saling Menguntungkan Soal Digitalisasi Pertanian
TPID Sulampua menginisiasi pelaksanaan RRakorwil dengan tujuan memperkuat koordinasi antar daerah serta lembaga anggota TPID
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Suryana Anas
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua) menginisiasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dengan tujuan memperkuat koordinasi antar daerah serta lembaga anggota TPID.
Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 25 Juni 2020 dengan mengusung tema “Sinergi Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Digitalisasi Pertanian”.
Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Maluku Utara, Wakil Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua Barat, Wakil Gubernur Gorontalo, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Sekretaris Daerah Maluku, Sekretaris Daerah Sulawesi Utara dan Asisten Bagian Ekonomi Sulawesi Tengah.
Dalam sambutan pembukanya, Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, menyampaikan perlunya mempererat kolaborasi antar daerah.
Sinergi antar daerah akan membantu percepatan pembangunan ekonomi di Sulampua.
Untuk mewujudkan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang kuat perlu didasari oleh adanya kesepahaman, kesamaan isu, kebutuhan, dan visi serta komitmen dari seluruh daerah.
Secara umum seluruh pimpinan daerah yang hadir menyatakan bahwa KAD Sulampua sangat penting untuk ditingkatkan dengan didasarkan pada asas resiprokalitas dan saling menguntungkan.
Hal tersebut diyakini dapat menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulampua.
Semua provinsi di Sulampua tercatat mengalami tekanan inflasi yang rendah.
Meskipun demikian terdapat beberapa komoditas yang persisten sebagai penyumbang inflasi yakni komoditas ikan bandeng, ikan layang, beras dan daging ayam ras.
Sedangkan secara spasial, surplus komoditas yang terjadi di daerah tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat inflasi, begitu juga sebaliknya.
Hal tersebut menggambarkan dua hal yakni adanya mekanisme perdagangan yang kurang efisien terutama dalam hal distribusi, dan adanya ketidakcukupan data dalam mendukung respon kebijakan pengendalian inflasi.
Rakorwil TPID Sulampua diharapkan dapat menyatukan komitmen dalam pengendalian inflasi, termasuk KAD.
Selain pemaparan kepala daerah, Rakorwil TPID Sulampua juga melaksanakan diskusi panel dengan topik serta narasumber sebagai berikut:
Strategi pengendalian inflasi nasional dan implementasi di daerah oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Dr Iskandar Simorangkir.
Perkembangan terkini, risiko dan outlook inflasi oleh Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Noor Yudanto.