OPINI

Uang Kuliah Selama Pandemi, Mendaras SK Rektor UIN Alauddin tentang Keringanan UKT Mahasiswa

Bahasa kasarnya adalah tentu kita tidak seharusnya membayar sesuatu yang tidak kita nikmati dan keringanan 10% bukanlah keputusan yang berkeadilan.

Uang Kuliah Selama Pandemi, Mendaras SK Rektor UIN Alauddin tentang Keringanan UKT Mahasiswa
handover
Askar Nur (Alumni UIN Alauddin Makassar

Oleh: Askar Nur
Alumni Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris UIN Alauddin Makassar

PADA masa pandemi seperti saat ini, himbauan atau instruksi bahkan kebijakan acapkali dikeluarkan oleh para aparatur dan instrumen negara. Hampir semuanya lepas kendali terhadap pertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan.

Hal demikian dapat disimak dari beberapa kebijakan yang dikeluarkan dari sektor pendidikan seperti pengalihan perkuliahan sistem daring dan keringanan pembayaran uang kuliah mahasiswa.

Meminjam metafor dari Koestler, Shore dan Wright (1997:5) mengatakan bahwa kebijakan itu, entah imbauan atau instruksi adalah seperti the ghost in mechine, sebuah kekuatan yang meniupkan kehidupan dan tujuan ke dalam mesin pemerintahan dan menghidupkan tangan yang sudah mati dari suatu birokrasi.

Lebih jauh, kebijakan harus tetap mempertimbangkan wilayah kajian antropologi agar apa yang dibahasakan oleh Foucault, ‘where there is power, there is resistance’.

Perkara demikian tentu akan berlaku jikalau kebijakan yang hadir dinilai oleh masyarakat tidak mengakomodir kepentingan universal.

Ini Barang Bukti yang Diamankan Polres Gowa di Lokasi Penemuan Mayat

Resistensi terhadap kebijakan merupakan bentuk diagnostik kekuasaan. Mencermati SK Rektor No. 491 tentang Keringanan UKT Mahasiswa di Lingkungan UIN Alauddin Makassar atas Dampak Covid-19 yang terbit pada 25 Juni 2020 terdapat beberapa diktum yang harus didiskusikan secara ilmiah, kritis dan transparansi.

Dalam SK tersebut menyebutkan pada diktum kedua mengenai mekanisme keringanan yang dapat ditempuh mahasiswa yakni keringanan 10%, perpanjangan masa pembayaran, cicilan pembayaran bebas bunga dan pembebasan uang kuliah.

Poin yang menjadi perhatian tersendiri pada mekanisme tersebut adalah mengenai keringanan 10% dan pembebasan uang kuliah tapi bukan berarti mengabaikan yang lainnya.

Keringanan 10% atau UKT Gratis?

Halaman
123
Editor: Jumadi Mappanganro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved