Angka Kematian Bayi di Puskesmas Mehalaan Tinggi, Dinas Kesehatan Mamasa Bakal Lakukan Ini

TRIBUNMAMASA.COM, MEHALAAN - Sebanyak 8 Angka Kematian Bayi (AKB) di Kecamatan Mehalaan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2020.

Bahkan pada bulan Juni, ada empat bayi yang meninggal. Diantara 4 orang, ada bayi kembar.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa, Hajai S Tanga membenarkan kasus tersebut.

Hajai mengatakan, ia telah mengkonfirmasi kepada Kepala Puskesmas Mehalaan, Nikmat Muslimin, terkait tingginya kasus AKB di wilayah kerjanya.

Berdasarkan laporan Kepala Puskesmas kata Hajai, terjadinya kasus AKB yang tinggi disebabkan pihak keluarga dari ibu hamil rata-rata menolak untuk dilakukan rujukan ke Rumah Sakit (RS), meskipun kondisinya emergency.

"Ada bukti surat pernyataan pihak keluarga menolak untuk dirujuk," kata Hajai, Minggu (29/6/2020).

Selain itu, beberapa diantaranya disebabkan karena perkawinan umur 15 tahun, sehingga hamil dalam keadaan resiko tinggi atau hamil muda.

"Andai saja mereka mau dirujuk pasti RS yang menangani akan melakukan berbagai upaya, tapi persoalannya tidak mau sementara resikonya sangat tinggi," terang Hajai.

Meski begitu, pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam waktu dekat kata dia, akan melakukan audit internal bagi para tim medis di Puskesmas.

Dugaan sementara dikarenakan tidak adanya kesadaran masyarakat untuk mengikuti anjuran kesehatan saat sedang hamil.

"Dalam waktu dekat kami akan melakukan audit untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus AKB ini," pungkasnya.

Sementara Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamasa, Jupri Samboma'dika mengemukakan, hal itu merupakan suatu kegagalan bagi tenaga medis dalam memberi pelayanan yang ada di Puskesmas Mehalaan.

"Ini menunjukan kurang profesionalnya tenaga medis kita yang ada di Puskesmas, dalam hal pelayanan penanganan pasien," kata Jupri Sambo Ma'dika.

Jupri menuturkan, seluruh Puskesmas di Kabupaten Mamasa, perlu adanya evaluasi dan audit internal bagi tenaga medisnya.

"Saya menduga, hal ini terjadi karena Kepala Puskesmas tidak punya kemampuan dan kapabilitas dalam memimpin puskesmas," tegasnya.

Selain itu kata Jupri, pelayanan terbaik untuk masyarakat hanya simbol semata bagi Puskesmas yang ada tidak menjadi realitas.

Menyikapi hal tersebut, pihaknya akan segera mengkoordinir anggota komisi II untuk menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Puskesmas dan dinas terkait.

"Untuk mengetahui penyebab terjadinya kasus AKB ini, perlu dilakukan RDP, saya kira ini langkah yang paling tepat, supaya kita bisa mengetahui secara jelas," tandasnya.

Laporan wartawan @sammy_rexta