Isi Pesan Jokowi via Mahfud MD ke Instansi Kapolri Idham Azis, 'Jangan Terlalu Sensi, Diawasi Saja'

Dalam sebuah artikel yang dibagikannya, keduanya ditangkap karena diduga melakukan pencemaran nama baik Polri.

Keduanya pun diminta memohon maaf di depan Wakapolres Kepulauan Sula Kompol Arifin La Ode burry, KBO Reskrim Abd Rahim Umaternate, Paur Humas Brika Suwandi Sangadji, dan sejumlah awak media di Mapolres Kepulauan Sula.

Keduanya berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Awal Mula Celotehan Gus Dur Soal Polisi Jujur

Dikutip dari nu.or.id, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan Presiden RI pertama yang menjadikan institusi Polri sebagai lembaga independen yang diletakkan di bawah Presiden langsung.

Di masa Orde Baru (Orba), kewenangan Polri di bawah Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Hal ini menjadikan Polri sebagai aparat keamanan dalam negeri diatur dengan cara tentara, sehingga kerap menimbulkan kontradiksi.

Perbincangan terkait institusi Polri berawal dari lontaran Muhammad AS Hikam yang pada 2008 silam sowan ke kediaman Gus Dur.

Kala itu ada Rozi Munir juga yang sedang jagongan santai di rumah Gus Dur.

Obrolan diawali kegelisahan tokoh-tokoh bangsa tersebut melihat fenomena maraknya praktik korupsi di lintas institusi negara, perbankan, termasuk Polri.

Padahal, institusi-institusi negara bertugas tidak lain melayani seluruh elemen warga negara.

Praktik korupsi ini tentu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan warga negara.

AS Hikam memberikan gambaran, mega korupsi BLBI dan Bank Century yang melibatkan pihak-pihak tertentu merupakan kasus yang penanganannya tidak jelas hingga kini.

Padahal uang rakyat telah raib ratusan triliun (Rp600 triliun untuk kasus BLBI dan RP6,7 triliun untuk kasus Bank Century).

Di hadapan Gus Dur, AS Hikam berucap, “Kasus yang melibatkan Polri ini apakah saking sudah kacaunya lembaga itu atau gimana ya Gus?"

"Kan dulu panjenengan yang mula-mula menjadikan Polri independen dan diletakkan langsung di bawah Presiden?”

“Gini loh, Kang,” Gus Dur mengawali perkataannya.

“Polri kan sebelumnya di bawah TNI dan itu tidak bener. Mosok aparat keamanan dalam negeri dan sipil kok diatur oleh dan dengan cara tentara?"

"Tapi kan memang begitu maunya Pak Harto dan TNI supaya bisa menggunakan Polri untuk mengawasi rakyat," tuturnya.

Ia pun melanjutkan, "Setelah reformasi ya harus diubah, maka Polri dibuat independen dan untuk sementara supaya proses pemberdayaan terjadi dengan cepat di bawah Presiden langsung."

"Nantinya ya di bawah salah satu kementerian saja, apakah Kehakiman seperti di AS atau Kementerian Dalam Negeri seperti di Rusia, dan lain-lain."

"Nah, Polri memang sudah lama menjadi praktik kurang bener itu, sampai guyonan-nya kan hanya ada tiga polisi yang jujur: Pak Hoegeng (Kapolri 1968-1971), patung polisi, dan polisi tidur... hehehe...,” seloroh Gus Dur.

Rozi dan AS Hikam tertawa ngakak mendengarnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Mahfud MD: Pesan Jokowi, Aparat Jangan Terlalu Sensi, Kalau Cuma Bikin Hoaks Ringan Biarin Saja, https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/24/mahfud-md-pesan-jokowi-aparat-jangan-terlalu-sensi-kalau-cuma-bikin-hoaks-ringan-biarin-saja?page=all.