Breaking News:

Tribun Gowa

Makassar-Gowa Daerah Rawan Pilkada, Pengamat: Warning KPU Bekerja Profesional

Terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Ist
Pengamat Politik Universitas Hasanuddin Andi Lukman Irwan 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI), merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mutakhir per Juni 2020.

Terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.

Dua diantaranya yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan mengatakan, melihat hasil rilis tersebut, maka menjadi warning bagi penyelenggara pilkada di Kota Makassar.

"Khususnya KPU Kota sampai pada tingkat jajaran PPK, PPS dan KPPS untuk bekerja secara profesional dengan menjaga independensi, netralitas dan integritas mereka," ujar Lukman via pesan WhatsApp, Selasa (23/6/2020).

Apalagi pengalaman pada Pilawalkot sebelumnya, netralitas dan integritas unsur peyelenggara di tingkat bawah yang kadang menjadi masalah.

Sehigga perlu strategi pengawasan dan monitoring secara ketat oleh KPU terhadap penyelenggara di tingkat bawahnya.

"KPU Makassar harus mampu menjadi kemitraan secara strategis dengan unsur aparat keamanan, lembaga masyarakat dan perguruan tinggi dalam menjalankn tahapan Pilkada, sehingga proses berjalan secara maksimal dan dapat menepis dugaaan aspek netralitas penyelenggara," jelasnya.

Menurutnya, KPU Makassar dalam kondisi rawan baik secara konteks perpolitikan dan pandemi Covid-19.

Sehingga harus mampu menyiapkan alat pelindung diri bagi unsur penyelenggara sampai di tingkat bawah.

"Utamanya menjamin setiap penyelenggara di tingkat bawah memahami standar penerapan protokol kesehatan secara ketat dalam menjalankan setiap tahapan, sehingga dengan proses edukasi dan persiapan ini dapat meminimalisir unsur penyelenggara yang rentan terpapar Covid-19," ujarnya.

Tidak hanya itu, dosen Jurusan Ilmu Politik itu menekankan, KPU harus menjamin bahwa semua unsur penyelenggara sampai di tingkat bawah yang sudah dilantik terbebas dari paparan virus Covid-19.

"Sehingga tidak memunculkan ketakutan dan kekhawatiran nantinya bagi para kelompok pemilih," katanyam

Tidak kalah penting, KPU harus mampu terbuka kepada publik dan media dalam menjalankan setiap tahapan sehingga tidak muncul dugaan-dugaan atau persepsi yang bersifat negatif.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved