Bawaslu

Teken Perjanjian Kerja Sama Bareng KASN, Bawaslu: Siap Mengawasi Lebih Tegas

Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2020

Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Suryana Anas
Bawaslu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, Rabu (1762020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di Kantor Pusat Bawaslu, Rabu (17/6/2020).

Penandatanganan PKS diteken Ketua Bawaslu Abhan dan Ketua KASN Agus Pramusinto, yang disaksikan perwakilan dari KemenPAN-RB, Kemendagri, BKN, Stranas Pemberantasan Korupsi, dan pemangku kepentingan terkait dari instansi pemerintah lainnya.

Abhan mengatakan kedua lembaga memiliki kepentingan dalam menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN agar menghasilkan pilkada yang berkualitas.

"Seluruh jajaran Bawaslu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota akan mendukung dan siap mengawasi dengan lebih tegas terkait netralitas ASN ini," ujar Abhan dalam rilisnya, Rabu siang.

PKS tersebut merupakan penguatan dan kolaborasi kerja sama sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU), tujuannya mengupayakan langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.

“Kami sangat mengharapkan penguatan kerja sama ini akan lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” ujarnya.

Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan, kerja sama ini sebagai penguatan pengawasan bersama dalam memperketat dan langkah antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN.

“Kami terus memperketat dan mengantisipasi agar bisa mengurangi tren pelanggaran dalam masa penundaan Pilkada Serentak 2020 sampai dengan akhir tahun 2020 ini,” tuturnya.

Adapun lingkup PKS yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan adalah pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi.

Khusus untuk pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu bersepakat untuk mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan yang terintegrasi dalam waktu dekat.

Hal tersebut untuk lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor, jumlah rekomendasi dan tindak lanjutnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved