Tribun Wajo

Handsanitizer Rp100 Ribu Per Botol Dijual ke Sekolah, PHI Adukan Disdikbud Wajo ke DPRD

Kali ini masyarakat yang tergabung dalam Pelita Hukum Independen (PHI) Kabupaten Wajo, menyoal adanya pengadaan handsanitizer

Ist
Koordinator PHI, Sudirman (baju putih) saat menyampaikan aspirasinya di DPRD Wajo, Rabu (17/6/2020). 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, kembali menerima aspirasi masyarakat, Rabu (17/6/2020).

Kali ini masyarakat yang tergabung dalam Pelita Hukum Independen (PHI) Kabupaten Wajo, menyoal adanya pengadaan handsanitizer di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wajo dengan harga yang tidak normal.

Handsanitizer dengan ukuran 100 ml dijual dengan harga Rp 100.000.

Koordinator PHI, Sudirman menceritakan mula ribut-ribut soal handsanitizer di lingkup Disdikbud Wajo itu.

Mulanya, ada dana bimbingan teknis (bimtek) yang dibebankan ke tiap sekolah.

Lantaran pandemi melanda, bimtek gagal dan dananya dialihkan ke pengadaan handsanitizer.

"Dana bimtek berasal dari mana dan kenapa dibebankan kepada kepala sekolah, pada saat kegiatan bimtek masuk ke panndemik kegiatan dialihkan kepada pengadaan handsanitiser dengan harga seratus ribu per botol padahal siswa diliburkan dari kegiatan sekolah," kata Sudirman.

Sejumlah kepala sekolah merasa keberatan. Bahkan, perusahaan penyuplai handsanitizer mempunyai kuasa, karena hanya perusahaan tersebut yang bisa menawarkan barangnya kepada semua Sekolah Dasar (SD) dan sebagian Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Wajo.

Sementara, anggota PHI lainnya, Abdul Kadir Nongko mengungkapkan fakta lain bahwa ada oknum di Disdikbud Wajo yang melakukan intervensi ke sekolah-sekolah.

"Kabid Penyelenggaran Pembina Sekolah yang telah melakukan intervensi agar sekolah-sekolah melakukan pembelian handsanitizer dengan mengatasnamakan milik Kajari Wajo," kata Abdul Kadir Nongko.

Anggota DPRD Wajo, Taqwa Gaffar menyebutkan, apa yang disampaikan oleh PHI adalah motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengevaluasi sistem pemerintahan.

"Kehadiran PHI menyampaikan aspirasi di DPRD Wajo jangan dilihat sebagai lawan, namun harus dijadikan sebagai motivasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah," katanya.

Soal pengadaan handsanitizer, politisi Partai Nasdem itu mengingatkan rekomendasi KPK tentang kegiatan yang dipihak ketigakan mesti ada review dari Inspektorat.

"Itu untuk menghindari dugaan mark up, dalam pengadaan handsanitizer yang dikomunikasikan hanya distributor dan pihak kepala sekolah saja, Disdikbud hanya sebatas sosialisasi," katanya.

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved