DPRD Sulsel
Ikut Tangani Pandemi Covid-19, DPRD Sulsel Habiskan Rp 8,491 Miliar
Anggaran Rp 500 miliar tersebut dicairkan dalam dua tahap, pertama Rp 250 miliar dan tahap kedua juga senilai Rp 250 miliar.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (Banggar DPRD Sulsel) telah menyepakati anggaran penanganan pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19) di Sulsel senilai Rp 500 miliar.
Anggaran Rp 500 miliar tersebut dicairkan dalam dua tahap, pertama Rp 250 miliar dan tahap kedua juga senilai Rp 250 miliar.
Dari data diperoleh di Banggar DPRD Sulsel, Kamis (11/6), total anggaran yang telah digunakan Satuan Tim Gugus Covid-19 Sulsel hingga pada 30 April 2020 itu senilai Rp 101.771.809.274 miliar.
Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe mengatakan, sejak pandemi masuk ke Sulsel, DPRD melalui Banggar mendesak dan meminta TAPD Pemprov Sulsel untuk segera masukkan rencana anggaran penanganan covid-19, melalui mekanisme.
Perubahan parsial APBD lalu disepakat dan tetapkan anggaran Rp 500 miliar sebagai plafond anggaran untuk upaya penanganan covid-19.
"Hasil penyisiran anggaran oleh TAPD pemprov, berdasar SKB 2 Menteri, diperoleh angka Rp 1,2 triliun, artinya pemprov bisa gunakan semua anggaran itu, tapi kami di DPRD hanya menyetujui Rp 500 miliar agar pengeluaran bisa terkontrol," ujarnya dalam rilis, Kamis (11/6/2020).
Meskipun demikian, namun angka kasus covid-19 di Sulsel semakin hari semakin bertambah, berdasarkan data hingga Rabu 10 Juni 2020, tercatat 2.381 orang positif, 758 sembuh, dan 108 meninggal.
Menurut Ulla sapaannya, bertambahnya jumlah kasus di Sulsel bukan persoalan gagal atau berhasil, sebab hal itu relatif.
"Soal persepsi atau bisa juga upaya framing, karena ukurannya berhasil atau gagal belum ditetapkan dan disepakati,
ingat! ini pandemi, wabah yang melanda secara global semua negara. Bisa saja kita pada satu daerah sudah clear, tapi bila ada orang dari daerah atau negara lainygang datang, maka bisa saja ada lagi kasus baru," ungkap Ketua Demokrat Sulsel ini.
Selain itu kata Ulla, pihak DPRD Sulsel terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran Satgas Gugus Tugas dalam hal penanganan Covid-19 Sulsel.
"Kami di DPRD sudah melakukan rapat-rapat, baik itu di Banggar maupun di komisi E. Banyak sekali usulan, saran dan pertanyaan yang disampaikan anggota DPRD, termasuk saya pernah sampaikan beberapa saran di media terkait penanganan covid-19 ini. Jadi kami tidak diam, kami tetap melakukan pengawasan," jelasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulawesi Selatan (BKAD Sulsel), Junaedi Bakri merilis rincian dan realisasi pemanfaatan belanja tidak terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan (APBD Sulsel) 2020.
"Kondisi terakhir per 8 Juni 2020," ujar Edi sapaannya via pesan WhatsApp, Rabu (10/6/2020) lalu.
Hingga Senin (8/6) realisasi anggaran sekitar Rp 101,248 miliar dari target belanja yang direncanakan Rp 500 miliar. Artinya bila dipresentasikan, realisasinya 20,25 persen.
Bila dijabarkan, ada tiga sektor peruntukan belanja tak terduga tersebut. Yakni penanganan kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.
Untuk penanganan kesehatan sebelumnya dialokasikan Rp 291,745 miliar naik menjadi Rp 301,063 miliar. Baru Rp 76,225 miliar realisasinya atau 25,32 persen.
Angka Rp 76,225 miliar lebih itu, didapatkan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) RSUD Sayang Rakyat Rp 17,30 miliar tertinggi angka realisasi anggaranya, diikuti RSKD Dadi Rp 15,48 miliar.
Kemudian Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 12,85 miliar, lalu Dinas Kesehatan Sulsel Rp 11,12 miliar. (Selengkapnya baca di akhir berita).
Sementara itu, untuk penyediaan jaring pengaman sosial yang dialokasikan Rp 41,756 miliar, realisasinya sekitar Rp 25,023 miliar atau 59,92 persen.
Nilai Rp 25,023 miliar didapatkan dari OPD Dinas Sosial Rp 16,205 miliar, Sekretariat DPRD Rp 8,491 miliar dan Badan Penghubung Sulsel di Jakarta Rp 326 juta.
Sedangkan untuk penanganan dampak ekonomi alokasi sebelumnya Rp 166,498 miliar turun menjadi Rp 157,179 miliar. Realisasinya nihil.
Realisasi Pemanfaatan Belanja Tidak Terduga APBD Sulsel 2020:
*Penanganan Kesehatan
- Alokasi: Rp 301.063.874.301
- Realisasi Rp 76.225.221.324 (25,32%)
- Realisasi OPD Pelaksana:
1. RSUD Sayang Rakyat Rp 17.307.950.234
2. RSKD Dadi Rp 15.487.975.495
3. BPBD Rp 12.854.428.005
4. Dinkes Rp 11.124.774.343
5. RSUP Wahidin Rp 6.601.588.462
6. RS Unhas Rp 5.618.167.400
7. Kodam XIV Rp 2.720.284.750
8. BBLK Rp 1.800.632.636
9. Polda Sulsel Rp 2.284.170.000
10. Satpol PP Rp 425.250.000
11. Kesbangpol Rp 0
12. FKM Unhas Rp 0
13. RSU Labuang Baji Rp 0
14. RSU Haji Rp 0
15. Dinas PMD Rp 0
16. RSIA Siti Fatimah Rp 0
*Penanganan Jaring Pengaman Sosial
- Alokasi: Rp 41.756.165.880
- Realisasi Rp 25.023.451.700 (59,92%)
Pelaksana:
1. Dinsos Rp 16.207.013.000
2. Sekretariat DPRD Rp 8.491.634.900
3. Badan Penghubung Rp 326.008.800
*Penanganan Dampak Ekonomi
- Alokasi: 157.179.959.819
- Realisasi Rp 0 (0%).